Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Khofifah Bertemu Jokowi di Istana, Laporkan Masa Jabatannya yang Segera Berakhir

Kompas.com - 10/08/2023, 17:31 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/8/2023).

Dalam kesempatan itu, Khofifah melaporkan soal masa jabatannya sebagai gubernur yang akan berakhir pada 31 Desember 2023.

"Bahwa siang ini diberi kesempatan melaporkan berbagai progres pembangunan di Jawa timur kepada Pak Presiden. Karena periode ini Jawa Timur akan berakhir pada 31 Desember 2023," ujar Khofifah usai pertemuan pada Kamis sore.

Baca juga: PKS: Aher, AHY, Khofifah, Yenny, hingga Susi Pudjiastuti Punya Peluang Jadi Cawapres Anies

Oleh karenanya, dirinya melaporkan berbagai program yang sudah dikerjakan selama dirinya menjabat sebagai gubernur.

Pertama, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur baru-baru ini tercatat sebesar 5,24 persen.

Khofifah menyebutkan, capaian itu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

Kemudian, Khofifah juga melaporkan inflasi di Jawa Timur sebesar 0,15 persen.

"Berarti di bawah rata-rata nasional. Kemiskinan ekstrem di jawa timur turunnya juga sangat ekstrem dari diluncurkan 2021 sampai dengan Maret 2023 sekitar 1,4 juta penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur," jelasnya.

Mantan Menteri Sosial itu juga melaporkan capaian kinerja di bidang pendidikan. Yakni alumni SMA, SMK dan sekolah sederajat di Jawa Timur tercatat menjadi yang tertinggi diterima di perguruan tinggi negeri.

Baca juga: Tak Mau Intervensi Keputusan Politik Khofifah, Megawati: Karepe Mbak Khofifah

Lebih lanjut, Khofifah mengungkapkan ada satu hal yang masih diharapkan bisa terealisasi dalam waktu dekat. Yakni pembangunan Indonesia Islamic Science Park di area Suramadu.

Untuk mendukung pembangunan itu, pemerintah provinsi Jawa Timur masih memerlukan 101 hektare lahan.

Sehingga, kata Khofifah, pihaknya berharap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera menyerahkan lahan kepada pemerintah provinsi Jawa Timur.

"Kita berharap bahwa itu bisa kami terima proses penyerahan dari Kementerian PUPR supaya kita bisa masih ngejar ground breaking dan beberapa tahap di zona-zona yang sudah kita tentukan untuk pembangunan Indonesia Islamic Science Park di Suramadu kaki Madura," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com