Menuju Komunikasi Publik yang Demokratis

Selain itu, yang paling penting adalah posisi penyiaran harus terus relevan di tengah keruk isu masyarakat.

Transformasi digital yang ditandai dengan migrasi televisi dari analog ke digital, mesti diterjemahkan sebagai pembaruan kualitas siaran, bukan semata perubahan dalam bentuk teknologi, suara dan video.

Televisi digital harus dilihat sebagai panggung orkestrasi kebudayaan, paradigma, sikap, termasuk keberagaman konten di dalamnya.

Termasuk soal konten pemilu, penyiaran menjadi penopang kejernihan dan koherensi informasi mengenai Pemilu.

Dengan demikian, dalam penyiaran harus memastikan kebenaran informasi yang berdasar fakta, tidak mengandung hoaks dan fitnah, apalagi mendorong perpecahan.

KPI mempunyai kerja sama pengawasan dengan lembaga terkait seperti KPU, Bawaslu dan Dewan Pers. Hal ini tidaklah cukup, mengingat integrasi pengawasan butuh dibumikan sampai ke akar, dalam hal ini di daerah.

RAKORNAS dan peringatan HARSIARNAS semoga bisa mendorong ditetapkannya formula yang pas dan tepat sasaran. Sehingga siaran pemilu menjadi ramah, bermartabat dan berbudaya.