Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gus Yahya Mengaku Jengkel, Tegaskan Tak Ada Capres-Cawapres atas Nama NU

Kompas.com - 07/08/2023, 12:48 WIB
Singgih Wiryono,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan, tak ada calon presiden dan calon wakil presiden atas nama Nahdlatul Ulama (NU).

Dia mengaku cenderung jengkel ketika ditanya capres atau cawapres dari kalangan Nahdliyin.

"Memang saya berkali-kali, berkali-kali bukan hanya satu dua, sampai saya itu kalau ditanya lagi soal ini itu cenderung jengkel, bahwa tidak ada calon presiden atau calon wapres atas nama NU pokoknya tidak ada," kata dia saat ditemui di Ritz-Carlton, Jakarta, Senin (7/8/2023).

Baca juga: Ketum PBNU Sebut Banyak Pilihan Cawapres dari NU, Partai Silakan Pilih

Gus Yahya menegaskan, semua orang, khususnya dari kalangan Nahdliyin apabila maju dalam kontestasi politik, tidak merepresentasikan NU.

"Calon, siapa pun calonnya itu atas nama kredibilitas masing-masing, enggak ada yang atas nama NU apalagi atas nama Islam pasti tidak ada," ujar dia.

Gus Yahya tak ingin ada orang yang mempermainkan agama dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Demikian juga mempermainkan nama besar NU untuk meraup suara konstituen dalam Pemilu nanti.

"Nah ini supaya orang politisi ini tidak mempermainkan agama, NU saja kami enggak mau dipermainkan untuk pencalonan begini begitu, apalagi agama jangan dipermainkan," ujar dia.

Baca juga: Cak Imin Beri Penghargaan untuk Para Kiai NU Pendiri PKB

Di sisi lain, Gus Yahya menyebut, ada banyak tokoh dari kalangan Nahdliyin yang ikut dalam kontestasi politik.

Namun, bukan berarti orang-orang tersebut representasi dari NU.

"Ya orang NU banyaklah wong orang NU itu lebih 50 persen dari penduduk muslim Indonesia sampean tangkap 10 orang di jalan, yang 5 NU itu, hahaha, tetapi kalau mau nyalon jangan bilang atas nama NU ya pokoknya mutu sampean sendiri bagaimana," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com