Ketua Banggar DPR Sebut Penerapan Konsep Negara Kesejahteraan Bisa Bantu Atasi Kemiskinan di Papua

Selain memberikan dana afirmasi, DPR juga mendukung penuh pemerintah dalam mengambil alih kepemilikan saham dari PT Freeport.

Lewat upaya tersebut, pemerintah pun diharapkan dapat menguasai mayoritas kawasan tambang emas yang ada pada perusahaan itu. Langkah ini dimaksudkan untuk melaksanakan prinsip alokasi sumber daya sosial dan ekonomi untuk Papua.

Lebih lanjut Said mengatakan, agenda menghapuskan kemiskinan juga harus menjadi tanggung jawab tokoh kunci di Papua, mulai dari kepala daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, hingga tokoh pemuda.

Said menilai, upaya dari sejumlah tokoh kunci itu bisa menjadi simpul penggerak dari anggota komunitasnya masing masing.

Dengan begitu, agenda menghapuskan kemiskinan dapat menjelma menjadi gerakan sosial dan bukan lagi hanya sebagai pelaksanaan proyek ala kontraktor semata.

“Penjelmaan gerakan sosial akan mendorong partisipasi rakyat, mulai dari fase perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Tingkat ownership rakyat atas seluruh kegiatan juga lebih tebal sehingga alokasi sumber daya sosial akan lebih kuat sehingga menghindarkan perburuan terhadap pelaksanaan program penghapusan kemiskinan,” jelas Said.

Selain semua upaya tersebut, Said juga menuturkan bahwa upaya peningkatan kapasitas, terutama penyelenggara pemerintahan di daerah juga menjadi bagian penting yang perlu di prioritaskan.

“Peningkatan kompetensi birokrasi daerah akan membuat pemerintah daerah lebih kreatif dan inovatif dalam penyelenggaraan program menghapuskan kemiskinan di wilayah Papua,” tuturnya.