Perjalanan Kasus Suap Sudrajad Dimyati, Hakim Agung Nonaktif yang Hukumannya Dipangkas

Diberhentikan sementara

Usai penetapan status tersangka tersebut, MA memberhentikan sementara Sudrajad. Pemberhentian sementara itu dilakukan agar tersangka dapat menjalani proses hukum yang menjeratnya.

Baca juga: Di Lantai 11 Gedung MA, Hakim Agung Sudrajad Dimyati Terima Suap 80.000 Dollar Singapura

"Jika aparatur pengadilan itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, maka MA akan mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap aparatur tersebut, guna menghadiri pemeriksaan dengan sebaik-baiknya," ujar Ketua Kamar Pengawasan MA, Zahrul Rabain, dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2022).

Pemberhentian sementara terhadap Sudrajad pun disebut telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo.

Dituntut 13 tahun penjara

Kasus ini pun bergulir ke meja hijau. Dalam persidangan yang digelar awal Mei lalu, Sudrajad dituntut 13 tahun penjara oleh jaksa KPK.

"Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung memutuskan bahwa terdakwa Sudrajad Dimyati telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar jaksa KPK, Wawan Sunaryanto, saat membacakan tuntutannya dalam sidang di PN Bandung, Rabu (10/5/2023).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sudrajad Dimyati dengan pidana penjara selama 13 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar, subsider pidana kurangan pengganti selama 6 bulan," katanya.

Baca juga: Jaksa KPK Pikir-Pikir atas Vonis 8 Tahun Penjara Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Selain hukuman badan, Sudrajad dituntut pidana uang pengganti sebesar 80.000 dollar Singapura. Jika tidak mampu mengembalikan uang itu, hukuman Sudrajad akan ditambah berupa empat tahun penjara.

Vonis lebih ringan

Namun demikian, vonis yang dijatuhkan ke Sudrajad 5 tahun lebih ringan dari tuntutan. PN Tipikor Bandung menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara,

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama delapan tahun dan denda sejumlah Rp 1 miliar, dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama tiga bulan," kata Hakim Ketua Yoserizal di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (30/5/2023), seperti dilansir Antara.

Hakim menilai Sudrajad terbukti melanggar Pasal 12 huruf c Jo Pasal 18 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Sudrajad diyakini telah menerima uang suap senilai Rp 800 juta dari Elly Tri Pangestuti selaku ASN di MA untuk keperluan pengurusan kasus kasasi KSP Intidana.

Dalam putusannya, hakim menyebutkan sejumlah hal yang memberatkan hukuman Sudrajad, di antaranya tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap MA.

Sedangkan hal yang meringankan, kata hakim, Sudrajad bersikap sopan selama persidangan, memiliki tanggungan keluarga, dan belum pernah dihukum sebelumnya.

Dipangkas

Atas vonis itu, Sudrajadi pun mengajukan banding. Selang dua setelah putusan Majelis Tipikor PN Bandung, Pengadilan Tinggi Bandung mengabulkan banding Sudrajad.

Hukuman hakim agung nonaktif tersebut dipangkas satu tahun, dari 8 tahun penjara menjadi 7 tahun.

“Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Sudrajad Dimyati selama tujuh tahun, serta pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider tiga bulan penjara,” demikian bunyi putusan yang diketuk Ketua Majelis Muzaini Achmad yang dikutip dari salinan putusan PT Bandung, Senin (31/7/2023).