Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Dirut Pertamina Pantau Penyaluran LPG dari PIEDCC

Kompas.com - 30/07/2023, 09:45 WIB
Anissa DW,
Yohanes Enggar Harususilo

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati melakukan pemantauan penyaluran liquefied petroleum gas (LPG) di Pertamina Integrated Enterprise Data and Command Center (PIEDCC), Grha Pertamina, Jakarta, Sabtu (29/7/2023). Tujuannya, untuk menjaga penyaluran LPG, khususnya LPG 3 kg, tepat sasaran ke seluruh wilayah Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Nicke didampingi Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina, Dirut Pertamina Patra Niaga, dan Senior Vice President (SVP) PIEDCC.

Nicke juga menggelar rapat koordinasi melalui video conference dengan general manager (GM) Pertamina di seluruh unit operasi pemasaran.

Nicke menjelaskan, pertemuan itu dilakukan untuk memantau kondisi suplai dan distribusi LPG di seluruh wilayah secara langsung dari PIEDCC. Langkah ini dilakukan Pertamina untuk mengelola pasokan LPG di setiap daerah.

Baca juga: Kelangkaan LPG 3 Kg, Pertamina Pastikan Stok di Pangkalan Aman

“Sore ini, kami melakukan video conference dengan seluruh Direksi Pertamina Patra Niaga dan juga GM di semua wilayah untuk mengecek kondisi suplai LPG, distribusinya, dan memastikan bahwa semua program yang telah kami dorong untuk mengatasi permasalahan di lapangan bisa terselesaikan,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Minggu (30/7/2023).

Nicke mengungkapkan, berdasarkan data PIEDCC stok dan suplai LPG dalam keadaan aman. Namun, ada beberapa daerah yang distribusinya perlu ditingkatkan pengawasannya. Nicke juga menekankan perlunya kerja sama dan koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) setempat untuk memastikan pasokan LPG aman.

“Kami akan langsung meninjau ke beberapa daerah. Untuk itu, kami memerlukan kerja sama dari pemda, aparat penegak hukum, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan koordinasi lebih lanjut. Kami akan memastikan bahwa fenomena kelangkaan (LPG) bisa diatasi karena suplainya aman,” kata Nicke.

Baca juga: Dirut Pertamina: Ketersediaan LPG 3 Kg Aman, Distribusi Terus Diawasi

Seperti diketahui, distribusi LPG subsidi telah diatur oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Undang-Undang (UU) Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri ESDM No 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran

Kemudian, Keputusan Direktur Jenderal (Dirjen) Migas No 99.K/MG.05/DJM/2023 tentang Penahapan Wilayah dan Waktu Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran.

Berdasarkan hal tersebut pengguna yang berhak menggunakan LPG subsidi 3 kg adalah rumah tangga, usaha mikro, petani, dan nelayan sasaran.

Oleh karena itu, Nicke mengimbau masyarakat untuk tidak panic buying terkait stok LPG. Ia pun meminta masyarakat untuk melaporkan apabila terjadi kendala, penyelewengan, kelangkaan, dan harga LPG yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Laporan bisa dilakukan dengan menghubungi Call Center Pertamina di 135.

Baca juga: Lewat Command Center, Direksi Pertamina Pantau Kesiapan BBM, LPG dan Gas untuk Arus Balik 2023

“Untuk LPG subsidi, jelas yang berhak mendapatkannya itu adalah masyarakat yang kurang mampu. Jika masyarakat melihat adanya penyelewengan, penyimpangan, kelangkaan dan jika harganya di atas harga eceran yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah lapor ke 135,” paparnya.

Nicke pun sudah mengecek dan memastikan bahwa suplai LPG 3 kg secara nasional aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Untuk dietahui, Pertamina sebagai pemimpin di bidang transisi energi berkomitmen mendukung tercapainya target Net Zero Emission 2060. Caranya, dengan mendorong berbagai program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan environmental, social, and governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasional Pertamina.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com