Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar dan PDI-P Sepakat Bentuk Tim Teknis Bahas Rencana Koalisi

Kompas.com - 27/07/2023, 17:40 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar dan PDI Perjuagan sepakat membentuk tim teknis untuk membahas rencana kedua partai berkoalisi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Kesepakatan ini merupakan hasil dari pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani di kediaman Airlangga di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (27/7/2023).

"Tadi disepakati bahwa hal yang sifatnya teknis itu perlu dibangun, dan dari Partai Golkar sudah membentuk tim teknis, dan juga nanti pihak Ibu (Puan) kami persialkan," kata Airlangga dalam keterangan pers seusai pertemuan.

Baca juga: Demokrat Bantah Ada Tawaran Golkar untuk Pasangkan Anies dengan Airlangga

Airlangga mengeklaim bahwa Golkar dan PDI-P sudah mendapatkan banyak titik temu, khususnya terkait gagasan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, aman, adil, makmur, dan bersatu.

Ia menyebutkan, kedua partai juga punya hubungan yang baik karena sama-sama menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Wiodo.

"Dalam pembahasan tadi secara mendalam, panjang, kami akan terus dan sudah banyak titik temunya," ujar Airlangga.

Puan mengamini pernyataan Airlangga bahwa ada kecocokan antara kedua partai meski belum ada keputusan konkret untuk membentuk koalisi.

Menurut Puan, tim teknis yang dibentuk oleh Golkar dan PDI-P akan bekerja untuk mencari titik temu di antara kedua partai.

"Setelah kemudian dibahas oleh tim teknis yang nanti akan kami bentuk pada waktu tidak terlalu lama, insya Allah kami akan bisa bertemu kembali untuk bisa menyamakan kembali apa-apa yang kami anggap bisa kami sepakati bersama," ujar Puan.

Baca juga: Golkar: Kami Tak Pernah Berpikir Ikut Koalisi Perubahan

Belum diketahui secara rinci siapa saja yang menjadi anggota tim teknis tersebut, tetapi setidaknya Golkar diwakili oleh Wakil Ketua Umum Melchias Markus Mekeng dan Ketua DPP Ace Hasan Syadzily, sedangkan PDI-P diwakili Ketua DPP Said Abdullah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com