Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Bantah Ada Tawaran Golkar untuk Pasangkan Anies dengan Airlangga

Kompas.com - 27/07/2023, 16:58 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menampik kabar Partai Golkar sempat mendorong untuk memasangkan bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mengaku tak pernah mendengar adanya tawaran tersebut.

“Semuanya kita serahkan ke Anies gitu lho. Kita enggak cawe-cawe sampai ke sana,” ujar Syarief pada Kompas.com, Kamis (27/7/2023).

Baca juga: Golkar: Kami Tak Pernah Berpikir Ikut Koalisi Perubahan

Namun, menurutnya wajar jika ada tawaran yang muncul dari Golkar maupun Partai Nasdem untuk memasangkan keduanya.

Sebab, ia mengklaim banyak figur yang ingin menjadi bacawapres Anies untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Ya intinya kan semua orang ingin berpasangan sama Pak Anies,” kata dia.

Terakhir, ia menekankan tak ada penawaran dari Airlangga sendiri ketika bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baca juga: Dewan Pakar Respect Jokowi Tak Cawe-cawe Terkait Kisruh Golkar

Adapun, ketiganya sempat bertemu di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada 29 April 2023.

“Ya enggak lah (disampaikan Airlangga mau jadi bacawapres Anies),” imbuh dia.

Diketahui, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem Effendi Choirie mengatakan pihaknya memang ingin Golkar bergabung dengan KPP.

Ia lantas meminta Golkar tak bimbang untuk bergabung ke poros perubahan.

"Kalau hanya mengejar kekuasaan, pasti ada rasa takut kalah, takut masuk penjara, ragu, bimbang, was-was," tuturnya.

"Kalau juga niat untuk memberi bobot demokrasi, membuat keseimbangan permainan, adu wacana, gagasan dan adu strategi untuk kemajuan bangsa dan negara, maka tidak perlu ada yang ditakuti," sambung dia.

Ia juga mengakui bahwa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sudah menawarkan kerja sama ke Golkar sejak Anies dideklarasikan sebagai bacapres Nasdem pada Oktober 2022.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com