Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Bantah Bertemu Berjam-jam dengan Airlangga: Rapat DHE

Kompas.com - 27/07/2023, 14:00 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menjelaskan soal pertemuannya dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/7/2023) kemarin.

Dalam sejumlah pemberitaan, disebutkan bahwa pertemuan tersebut berlangsung cukup lama.

Menurut Jokowi, pertemuan itu dalam rangka membahas persoalan dana hasil ekspor (DHE).

"Oh itu rapat kok," ujar Jokowi sambil saat memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (27/7/2023).

Baca juga: Gibran Bilang Jokowi Sudah Punya Pilihan Capres 2024

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang turut mendampingi Presiden saat memberikan keterangan terlihat tertawa terbahak-bahak saat awak media mempertanyakan pertemuan itu.

Ia juga sempat menyebut bahwa berdasarkan pemberitaan media, pertemuan Airlangga dan Presiden berlangsung selama 3,5 jam.

"Katanya (media) rapatnya 3,5 jam," celetuk Bahlil.

Presiden kemudian membantahnya. Ia hanya menyebut bahwa pertemuan kemarin membahas soal DHE.

Baca juga: Bertemu Relawan Jokowi di Jakarta, Gibran: Makan Siang Aja, Nggak Ada Arahan-arahan

"Ora, ora (tidak,tidak 3,5 jam). Rapat DHE dana hasil ekspor. Sudah dua kali kita pagu indikatif," jelasnya.

Sejurus dengan itu, Bahlil kembali mengungkap bahwa pertemuan itu berlangsung singkat, bukan 3,5 jam seperti yang diberitakan.

"Jadi bukan pertemuan 3,5 jam, (tapi) 3 menit kita sambil ngobrol saja," katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang berada di samping Presiden menjelaskan bahwa DHE sangat penting.

Sebab DHE yang berasal dari ekspor hasil tambang menurutnya bermanfaat untuk keuangan negara.

Baca juga: Istana Disebut Cawe-cawe Soal Golkar, Jokowi: Itu Urusan Internal, Tak Ada Hubungannya

"DHE itu sangat penting. DHE itu bisa dana yang diputar tinggal di Indonesia dari ekspor dari tambang-tambang itu bisa sampai Rp 9 miliar per tahun," tutur Luhut.

Sebelumnya, Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu menemui Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Pertemuan tersebut terjadi usai Airlangga mengikuti rapat terbatas (ratas) yang membahas pagu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Pantauan Kompas.com, ratas berlangsung sekitar pukul 14.30 WIB hingga 15.18 WIB. Seusai ratas, para menteri Kabinet Indonesia Maju keluar terlebih dahulu dari dalam istana. Mereka di antaranya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, Mensos Tri Rismaharini, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Wamenkes Dante Saksono.

Baca juga: Luhut dan Bahlil Didorong Jadi Ketum Golkar, Jokowi: Itu Urusan Beliau-beliau

Setelah para menteri meninggalkan istana dengan mobil dinas masing-masing, hanya tersisa mobil yang membawa Airlangga saat datang ke istana. Mobil hitam tersebut berpelat nomor biasa.

Hal tersebut berbeda dengan kebiasaan Airlangga saat hadir di istana, yang memakai mobil dinas menteri dengan pelat mobil RI 15.

Wartawan pun menanti Airlangga keluar dari istana. Di sela-sela menunggu, tampak anggota Komisi III DPR yang juga politikus PDI-P Johan Budi yang berjalan masuk ke dalam istana sekitar pukul 15.43 WIB.

Kepada awak media, Johan Budi mengaku akan bertemu Presiden Jokowi. Kemudian, Johan Budi terpantau keluar istana pukul 16.34 WIB.

Baca juga: Saat Jokowi Respons Kisruh Golkar, Luhut Mengangguk-angguk, Bahlil Tertawa...

Saat ditanya wartawan apakah bertemu Airlangga di dalam istana, Johan Budi menjawab tidak.

"Tidak, tidak (bertemu)," katanya.

Sekitar 20 menit setelah itu, yakni pukul 16.54 WIB, Airlangga Hartarto keluar dari istana. Awak media langsung mengerubunginya untuk meminta pernyataan soal kericuhan yang baru saja terjadi di acara diskusi Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) pada Rabu siang.

"Pak, bagaimana tanggapannya soal kericuhan yang baru saja terjadi di acara GMPG?" tanya salah seorang wartawan.

Airlangga menjawab belum memantau hal tersebut.

"Wah saya belum tahu," ujar Airlangga.

Ketika ditanya lagi soal apakah akan segera memonitor kericuhan yang terjadi, Airlangga menyatakan belum melakukannya.

Baca juga: Jokowi Akan Bertemu Xi Jinping di Chengdu, Bahas Investasi hingga Proyek Strategis

 

"Kita belum monitor. Baru keluar dari sini," katanya.

Kemudian, saat ditanya apa yang dibahas dengan Presiden Jokowi dalam pertemuan selama satu jam lebih, Airlangga menyinggung soal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD.

Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa pertemuan dengan Jokowi membahas soal devisa hasil ekspor.

"Kita sudah terima surat dari OECD yang menyambut baik Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang masuk," ujar Airlangga.

"Dan itu sudah diinformasikan kepada seluruh anggota OECD dan akan dibuat roadmap untuk menjadi member," katanya lagi.

Baca juga: Jokowi Terbang ke Chengdu, Akan Bertemu Xi Jinping dan Pengusaha China

Kemudian, saat ditanya soal apakah kondisi Golkar saat ini dibahas bersama Presiden Jokowi, Airlangga tidak menjawab. Ia hanya merespons saat ditanya soal bagaimana pandangannya soal kondisi Golkar saat ini.

"Aman terkendali," kata Airlangga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com