Salin Artikel

Jokowi Bantah Bertemu Berjam-jam dengan Airlangga: Rapat DHE

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menjelaskan soal pertemuannya dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/7/2023) kemarin.

Dalam sejumlah pemberitaan, disebutkan bahwa pertemuan tersebut berlangsung cukup lama.

Menurut Jokowi, pertemuan itu dalam rangka membahas persoalan dana hasil ekspor (DHE).

"Oh itu rapat kok," ujar Jokowi sambil saat memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (27/7/2023).

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang turut mendampingi Presiden saat memberikan keterangan terlihat tertawa terbahak-bahak saat awak media mempertanyakan pertemuan itu.

Ia juga sempat menyebut bahwa berdasarkan pemberitaan media, pertemuan Airlangga dan Presiden berlangsung selama 3,5 jam.

"Katanya (media) rapatnya 3,5 jam," celetuk Bahlil.

Presiden kemudian membantahnya. Ia hanya menyebut bahwa pertemuan kemarin membahas soal DHE.

"Ora, ora (tidak,tidak 3,5 jam). Rapat DHE dana hasil ekspor. Sudah dua kali kita pagu indikatif," jelasnya.

Sejurus dengan itu, Bahlil kembali mengungkap bahwa pertemuan itu berlangsung singkat, bukan 3,5 jam seperti yang diberitakan.

"Jadi bukan pertemuan 3,5 jam, (tapi) 3 menit kita sambil ngobrol saja," katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang berada di samping Presiden menjelaskan bahwa DHE sangat penting.

Sebab DHE yang berasal dari ekspor hasil tambang menurutnya bermanfaat untuk keuangan negara.

"DHE itu sangat penting. DHE itu bisa dana yang diputar tinggal di Indonesia dari ekspor dari tambang-tambang itu bisa sampai Rp 9 miliar per tahun," tutur Luhut.

Sebelumnya, Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu menemui Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Pertemuan tersebut terjadi usai Airlangga mengikuti rapat terbatas (ratas) yang membahas pagu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Pantauan Kompas.com, ratas berlangsung sekitar pukul 14.30 WIB hingga 15.18 WIB. Seusai ratas, para menteri Kabinet Indonesia Maju keluar terlebih dahulu dari dalam istana. Mereka di antaranya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, Mensos Tri Rismaharini, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Wamenkes Dante Saksono.

Setelah para menteri meninggalkan istana dengan mobil dinas masing-masing, hanya tersisa mobil yang membawa Airlangga saat datang ke istana. Mobil hitam tersebut berpelat nomor biasa.

Hal tersebut berbeda dengan kebiasaan Airlangga saat hadir di istana, yang memakai mobil dinas menteri dengan pelat mobil RI 15.

Wartawan pun menanti Airlangga keluar dari istana. Di sela-sela menunggu, tampak anggota Komisi III DPR yang juga politikus PDI-P Johan Budi yang berjalan masuk ke dalam istana sekitar pukul 15.43 WIB.

Kepada awak media, Johan Budi mengaku akan bertemu Presiden Jokowi. Kemudian, Johan Budi terpantau keluar istana pukul 16.34 WIB.

Saat ditanya wartawan apakah bertemu Airlangga di dalam istana, Johan Budi menjawab tidak.

"Tidak, tidak (bertemu)," katanya.

Sekitar 20 menit setelah itu, yakni pukul 16.54 WIB, Airlangga Hartarto keluar dari istana. Awak media langsung mengerubunginya untuk meminta pernyataan soal kericuhan yang baru saja terjadi di acara diskusi Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) pada Rabu siang.

"Pak, bagaimana tanggapannya soal kericuhan yang baru saja terjadi di acara GMPG?" tanya salah seorang wartawan.

Airlangga menjawab belum memantau hal tersebut.

"Wah saya belum tahu," ujar Airlangga.

Ketika ditanya lagi soal apakah akan segera memonitor kericuhan yang terjadi, Airlangga menyatakan belum melakukannya.

"Kita belum monitor. Baru keluar dari sini," katanya.

Kemudian, saat ditanya apa yang dibahas dengan Presiden Jokowi dalam pertemuan selama satu jam lebih, Airlangga menyinggung soal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD.

Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa pertemuan dengan Jokowi membahas soal devisa hasil ekspor.

"Kita sudah terima surat dari OECD yang menyambut baik Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang masuk," ujar Airlangga.

"Dan itu sudah diinformasikan kepada seluruh anggota OECD dan akan dibuat roadmap untuk menjadi member," katanya lagi.

Kemudian, saat ditanya soal apakah kondisi Golkar saat ini dibahas bersama Presiden Jokowi, Airlangga tidak menjawab. Ia hanya merespons saat ditanya soal bagaimana pandangannya soal kondisi Golkar saat ini.

"Aman terkendali," kata Airlangga.

https://nasional.kompas.com/read/2023/07/27/14003551/jokowi-bantah-bertemu-berjam-jam-dengan-airlangga-rapat-dhe

Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke