Luhut Koar-koar Protes Narasi Perubahan, Jubir Anies Pamer Terobosan di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan, Surya Tjandra merespons Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang terus-terusan melontarkan ketidaksetujuannya terhadap pihak yang berbicara soal perubahan.

Surya mengatakan, Luhut kembali menyatakan ketidaksetujuan terhadap perubahan dalam acara NCBC Nickel Conference di Jakarta, pada Selasa (25/7/2023) kemarin.

Pada 30 Mei 2023, Luhut juga pernah mengungkapkan pernyataan serupa.

Surya menegaskan ketidaksetujuan Luhut terhadap perubahan tidak usah dilontarkan terus di setiap kesempatan.

Baca juga: Temui Relawan di Pangandaran, Anies: Jangan Bersaing Sesama Simpul, Fokus Menangkan Perubahan!

Dia menekankan framing jika Anies menjadi presiden seolah-olah semua program dan kebijakan pemerintahan saat ini akan diubah secara serampangan, tidak benar.

“Setiap pergantian pemerintahan pasti akan ada kerja dan program yang harus berlanjut, dan Anies membuktikan itu di DKI Jakarta. Perubahan dibutuhkan karena faktanya, bahkan dari berbagai program 'yang harus dilanjutkan' versi LBP itu bukan tanpa masalah,” ujar Surya dalam keterangannya, Rabu (26/7/2023).

Surya memberi contoh soal program digitalisasi di Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, Anies adalah kepala daerah yang terdepan, karena hampir seluruh pelayanan publik di DKI Jakarta saat ini berbasis digital.

Kemudian, ketika Surya masih menjabat Wamen ATR/BPN, dia mengaku menyaksikan terobosan yang Anies lakukan semasa menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Baca juga: Anies Temui Susi Pudjiastuti di Pangandaran, PKS: Gaya Pemberontak dan Perubahan Nyambung

Terobosan itu adalah program JakartaSatu, yang mana menggabungkan data pembangunan berbagai dinas Pemprov DKI Jakarta dengan data persil Kantor Wilayah ATR/BPN.

“Ini adalah terobosan penting dari kebijakan satu peta, yang sesungguhnya dicanangkan pemerintah sejak awal Presiden Jokowi berkuasa, tetapi tidak juga terlaksana sampai sekarang. Baru DKI di bawah Anies yang melaksanakannya secara konkret, dan menjadi model untuk daerah lain,” tuturnya.

Selain itu, kata Surya, sektor yang menjadi contoh adanya perubahan berkelanjutan adalah pendidikan dan lingkungan.

Surya mengklaim Jakarta adalah satu-satunya kota di Indonesia yang menggabungkan keduanya melalui berbagai RPTRA (ruang publik terpadu ramah anak).

Baca juga: AHY Bilang Tak Ada Godaan dari PDI-P untuk Tinggalkan Koalisi Perubahan

Dia mengakui gagasan pertama RPTRA muncul ketika Gubernur DKI Jakarta masih dijabat Jokowi. Namun, Anies lah yang mengkombinasikannya dengan upaya mengatasi banjir di Jakarta.

Ketika kondisi sedang baik, RPTRA berfungsi sebagai ruang publik. Ketika kondisi buruk seperti musim hujan dan air melimpah, RPTRA bisa berubah fungsi menjadi resapan air sementara.

“Setelah banjir surut, ia pun kembali ke fungsi awalnya. Ini bisa dilihat di RPTRA Tebet Eco Park, misalnya, yang belum lama ini juga menang penghargaan dari Presiden Singapura untuk desainnya. Ini hanya contoh keberlanjutan program pemerintah sebelumnya yang diperbaiki dengan serius oleh Anies Baswedan,” kata Surya.

Sementara itu, terkait visi misi perubahan, Surya mengatakan Anies kerap menyuarakan catatannya tentang utang BUMN yang super tinggi saat ini.

Pasalnya, BUMN tidak seharusnya mendominasi semua program pembangunan. Dia mengingatkan peran swasta juga perlu dikuatkan.

“BUMN perlu didudukan kembali ke perannya sebagai agent of development, tidak bekerja berbasis utang yang membebani rakyat, yang juga rawan bancakan,” katanya.

Surya bahkan mengatakan Anies dan Luhut memiliki pemikiran yang sama, bahwa semua hal yang baik dikerjakan pemerintahannya dilanjutkan oleh pemerintah berikutnya.

Untuk itu, Surya menekankan sepatutnya tidak perlu ada lagi menteri yang harus melakukan segala hal.

Dia khawatir jika pengusaha tidak dipisahkan dari pengambil kebijakan, maka yang terjadi adalah konflik kepentingan.

“Pak Anies percaya pentingnya pemisahan antara pengambil kebijakan dengan pengusahanya, ini penting untuk mencegah konflik kepentingan yang berlarut seperti sekarang. Ini juga penting agar negeri ini tidak diurus ala mafia, di mana ketika anda terperosok ke dalam masalah, anda ada di dalamnya, dan tidak ada lagi jalan keluar,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan meminta bakal calon presiden (bacapres) tidak bicara soal perubahan.

Sebab, menurut Luhut, program pemerintah saat ini hanya perlu perbaikan dan dilanjutkan oleh pemerintahan yang akan datang.

"Calon presiden yang akan datang, saya minta juga anda jangan bicara perubahan. Apa yang mau anda ubah?" ujarnya dalam acara ICCSC, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

"Anda lanjutkan yang ada, perbaiki di sana sini, karena semua 4 pilar pembangunan kita itu berbicara mengenai dowstream industry, mengenai digitalisasi, efisiensi, e-katalog segala macam dalamnya itu supaya tadi mengurangi korupsi," sambung dia.

Luhut mengatakan negara butuh berpuluh-puluh tahun untuk maju, bukan dalam waktu 1-2 periode pemerintahan atau selama 5-10 tahun saja.

"Kita membutuhkan tiga atau empat presiden sebelum kita bisa mencapai level yang tinggi," kata Luhut.

Ia mengambil contoh China, Luhut menyebut China baru bisa menyandang status sebagai negara maju setelah berupaya 50 tahun untuk mencapainya.

Menurut Luhut, kunci mencapai kemajuan adalah fokus bekerja tanpa harus saling tuding.

"Karena Tiongkok dalam proses tinggi sekarang ini membutuhkan waktu juga 40-50 tahun untuk sampai. Kalau kita semua ini kompak bekerja tidak tuding-tudingan, kita fokus pada bidang kita itu akan bisa membuat Indonesia to be better country in the future," ucap Luhut.