Kata Gubernur Sumut soal Hukuman Tembak Mati Begal

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengatakan, hukuman tembak mati untuk pelaku pembegalan perlu dilakukan.

Hanya saja, menurutnya, ada langkah lain yang sebenarnya bisa dilakukan untuk mengatasi aksi begal sebelum memberlakukan hukuman tembak tersebut.

Wacana hukuman tembak untuk begal sebelumnya disampaikan oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution saat menanggapi banyaknya kejahatan di wilayahnya.

"(Hukuman tembak) Perlu, tapi ada langkah yang tidak seperti itu (langsung memberi hukuman tembak). Kalau tak bisa, ya kita ubah daruratnya," ujar Edy usai menghadiri pelantikan perwira remaja TNI dan Polri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Baca juga: Walkot Bobby Minta Pelaku Begal Sadis di Tembak Mati, Kapolda Sumut: Akan Dilakukan Tindakan Tegas Terukur

"Kan darurat sipil itu pemberlakuannya nanti panjang urusannya. Tapi, saat ini kan baru melakukan kegiatan kenakalan yang meningkat menjadi kejahatan sehingga mengorbankan orang lain. Masih bisa kok terkendali," katanya lagi.

Dalam konteks darurat sipil tersebut, Edy menjelaskan bahwa ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

"Bukan soal tembak dan menembak biasa orang sedang menyampaikan hal tersebut tetapi aturan ini kan kita ikuti, ada Perppu Nomor 23 tahun 1959 tentang keadaan bahaya. Dalam aturan itu, dijelaskan soal tertib darurat sipil dan darurat militer," ujarnya.

Baca juga: Soal Tembak Mati Begal di Medan, Usman Hamid Khawatir Peristiwa Petrus Kembali Terulang

Menurut Edy, kondisi di Medan saat ini termasuk ke dalam darurat sipil.

Oleh karena itu, yang diperbolehkan melakukan hukuman tembak hanya pihak yang ditetapkan berdasarkan pengadilan.

"Siapa yang boleh menembak, ya yang diketok oleh pengadilan. Nah, untuk melakukan pengamanan itu diawali dengan pengamanan yang terendah, siapa? Satpam, Satpol PP. Kalau enggak kuat ya polisi. Masih enggak kuat, ya berubah dong dia menjadi darurat," kata Edy.

"Kalau sudah darurat, itu keputusan presiden atau seizin DPR RI, itu dia, ini harus dilakukan," ujarnya lagi.

Edy pun mengakui bahwa pernyataan Wali Kota Bobby Nasution merupakan sesuatu yang bersifat emosional saja.

Ia menilai hal itu disampaikan oleh walikota yang resah karena warganya banyak yang diganggu begal bahkan sampai meninggal dunia.

Baca juga: Minta Polisi Aktif Berantas Begal, Pimpinan Komisi III: Tidak Usah Melulu Tembak Mati, Jangan Balik Lagi ke Orba

Meski demikian, Edy menegaskan bahwa keberadaan begal harus ditiadakan.

"Ya (begal) harus ditiadakan kan enggak boleh mengganggu keamanan, mengganggu kehidupan, orang mencari nafkah, menuntut ilmu," ujar Edy.

"Itu tidak boleh terganggu. Itulah kehadiran negara, khususnya di daerah kabupaten dan kota dan provinsi untuk menyelesaikan hal tersebut," katanya lagi.

Sebelumnya, Wali Kota Medan Bobby Nasution berang dengan kejahatan begal yang kerap terjadi di wilayahnya.

Baca juga: Soal Tembak Mati Begal di Medan, Usman Hamid: Pernyataan Bobby Ingatkan Saya dengan Duterte

Ia pun meminta aparat penegak hukum bertindak tegas. Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini mengatakan, bila perlu para begal tersebut ditembak mati.

"Saya harap pihak kepolisian lebih tegas untuk menindak para pelaku di lapangan, walaupun harus ditembak mati," tulis Bobby di akun Instagram pribadinya pada Jumat (7/7/2023).

Setelah instruksi Bobby tersebut, pada Minggu (9/7/2023), polisi menembak mati seorang pelaku pembegalan di Kota Medan, karena berusahan melawan petugas.

"Hal ini sangat kami apresiasi, karena begal dan pelaku kejahatan tidak punya tempat di Kota Medan karena sangat mengganggu ketenangan dan keamanan masyarakat," ujar Bobby, Senin (10/7/2023).

Baca juga: Soal Usulan Tembak Mati Begal, Pimpinan Komisi III: Medan Akan Aman kalau Polisi Bekerja Maksimal