Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Polisi Aktif Berantas Begal, Pimpinan Komisi III: Tidak Usah Melulu Tembak Mati, Jangan Balik Lagi ke Orba

Kompas.com - 22/07/2023, 14:05 WIB
Singgih Wiryono,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta agar kepolisian aktif memberantas begal di Medan, bukan malah melakukan tindakan menembak mati para pelaku begal.

Ia menilai, upaya tembak mati adalah upaya terakhir, jika mengancam nyawa aparat hukum dan bukan dilakukan sembarangan seperti masa Orde Baru (Orba).

"Polisi harusnya lebih banyak bergerak, jadi tidak usah melulu tembak mati, kita jangan balik lagi ke Orde Baru," kata Sahroni dalam acara Dua Arah di Kompas TV, Sabtu (22/7/2023).

Dia menilai, polisi sudah cukup mampu melakukan perhitungan penindakan aksi begal yang sesuai dengan aturan Undang-Undang dan hak asasi manusia.

"Minta tolong kepada penegak hukum dan stakeholder bersama-sama. Kita intai, tangkap, penjarakan," tutur Sahroni.

Baca juga: Soal Tembak Mati Begal di Medan, Usman Hamid: Pernyataan Bobby Ingatkan Saya dengan Duterte

Kepolisian khususnya Polda Sumatera Utara (Sumut), kata Sahroni, harusnya bergerak maksimal setelah mengetahui maraknya pembegalan terutama di kota Medan.

Bukan justru membuat tindakan hukum yang tidak terukur seperti melakukan tembak mati di luar proses hukum dan menyalahi konstitusi.

Oleh sebab itu, politikus Partai Nasdem ini menilai, kinerja Polda Sumut harus dievaluasi apakah sudah bekerja maskimal memberantas begal atau mengambil jalan pintas untuk menembak mati dan melanggar proses hukum.

"Kita enggak usah tembak sana, matiin. Enggak perlu, kalau Polda Sumut tidak bisa melakukan apa yang menjadi kenyamanan masyarakat, kapoldanya evaluasi," ucapnya.

"Kan Kapolri sudah perintahin, kalau kapoldanya tidak bisa kerja tiga bulan evaluasi," imbuh dia.

Sebelumnya, Wali Kota Medan Bobby Nasution berang dengan kejahatan begal yang kerap terjadi di wilayahnya.

Baca juga: Soal Tembak Mati Begal di Medan, Usman Hamid Khawatir Peristiwa Petrus Kembali Terulang

Dia meminta aparat penegak hukum bertindak tegas. Kata menantu Presiden Joko Widodo ini, bila perlu para begal tersebut ditembak mati.

"Saya harap pihak kepolisian lebih tegas untuk menindak para pelaku di lapangan, walaupun harus ditembak mati," ujar Bobby tulis Bobby di akun Instagram pribadinya, Jumat (7/7/2023).

Setelah instruksi Bobby tersebut, kemudian pada Minggu (9/7/2023) polisi menembak mati seorang begal di Kota Medan, karena berusahan melawan petugas. Bobby pun memberi apresiasi.

"Hal ini sangat kami apresiasi, karena begal dan pelaku kejahatan tidak punya tempat di Kota Medan karena sangat mengganggu ketenangan dan keamanan masyarakat," ujar Bobby Senin (10/7/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com