Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gonjang-ganjing Partai Golkar Bikin Luhut dan Agung Laksono Turun Gunung

Kompas.com - 23/07/2023, 08:38 WIB
Ardito Ramadhan,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gonjang-ganjing yang terjadi di Partai Golkar dengan merebaknya wacana menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk melengserkan Ketua Umum Airlangga Hartarto membuat dua tokoh senior partai beringin angkat bicara.

Dua tokoh dimaksud adalah Ketua Dewan Pakar Agung Laksono dan Ketua Dewan Penasihat Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut yang diusulkan menjadi ketua umum Golkar menggantikan Airlangga lewat munaslub mengaku bersedia jika banyak yang mendukungnya mengambil alih Golkar.

Namun, Luhut tak ingin bermanuver jika upaya itu justru membuat hubungannya dengan Airlangga tidak baik.

Baca juga: Respons Airlangga soal Dewan Etik Panggil Politikus Senior Golkar karena Dorong Munaslub

“Kalau mereka mengatakan kami mau (mencalonkan Luhut sebagai ketua umum Golkar) dan itu jalan oleh mereka, lakukanlah dengan baik-baik, itu aja. Sederhana kok,” kata Luhut saat wawancara bersama Pemimpin Redaksi Kompas TV, Rosianna Silalahi, dalam program Rosi yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (20/7/2023).

“Saya bilang saya enggak mau berkelahi sama Airlangga, enggak mau. Untuk apa saya berkelahi sama Airlangga? Untuk apa saya buat musuh? Buat apa?” tutur Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) itu.

Luhut mengeklaim bahwa banyak kader Golkar yang mendorongnya untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum partai berlambang beringin itu.

Ia menuturkan, banyak kader yang mendatanginya dan menceritakan berbagai masalah di dalam tubuh Golkar.

Luhut pun mengaku sedih dengan situasi Golkar yang elektabilitasnya tidak menunjukkan angka yang baik.

Baca juga: Luhut Mau Jadi Ketum Golkar, tapi Enggan Berkelahi dengan Airlangga Hartarto

"Survei KOMPAS tadi disampaikan oleh Rosi, dan LSI, dan big data kami memang menunjukkan semua itu tidak membaik,” ujar Luhut.

Untuk itu, Luhut mengingatkan Airlangga agar tidak ngotot menjadi calon presiden atau wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Menurut dia, alih-alih menjadi partai yang seakan “menjual diri” ke sana kemari demi mendapatkan jatah calon wakil presiden, Golkar lebih tepat mengamankan kursi di parlemen.

“Kita harus bisa bikin, at least mempertahankan 85 suara (kursi DPR) sekarang, kalau bisa di atas 100,” ujar Luhut.

Ia menegaskan, Golkar tidak perlu menginginkan semua posisi dalam pemilu, tetapi hasilnya malah tidak mendapatkan apa-apa.

"Korbannya siapa? Partainya. Jadi jangan ambisi kita sendiri juga merusak diri kita sendiri," tuturnya

Baca juga: Luhut Bersedia Jadi Ketua Umum Golkar jika Dapat Banyak Dukungan

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com