Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gonjang-ganjing Partai Golkar Bikin Luhut dan Agung Laksono Turun Gunung

Kompas.com - 23/07/2023, 08:38 WIB
Ardito Ramadhan,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gonjang-ganjing yang terjadi di Partai Golkar dengan merebaknya wacana menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk melengserkan Ketua Umum Airlangga Hartarto membuat dua tokoh senior partai beringin angkat bicara.

Dua tokoh dimaksud adalah Ketua Dewan Pakar Agung Laksono dan Ketua Dewan Penasihat Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut yang diusulkan menjadi ketua umum Golkar menggantikan Airlangga lewat munaslub mengaku bersedia jika banyak yang mendukungnya mengambil alih Golkar.

Namun, Luhut tak ingin bermanuver jika upaya itu justru membuat hubungannya dengan Airlangga tidak baik.

Baca juga: Respons Airlangga soal Dewan Etik Panggil Politikus Senior Golkar karena Dorong Munaslub

“Kalau mereka mengatakan kami mau (mencalonkan Luhut sebagai ketua umum Golkar) dan itu jalan oleh mereka, lakukanlah dengan baik-baik, itu aja. Sederhana kok,” kata Luhut saat wawancara bersama Pemimpin Redaksi Kompas TV, Rosianna Silalahi, dalam program Rosi yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (20/7/2023).

“Saya bilang saya enggak mau berkelahi sama Airlangga, enggak mau. Untuk apa saya berkelahi sama Airlangga? Untuk apa saya buat musuh? Buat apa?” tutur Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) itu.

Luhut mengeklaim bahwa banyak kader Golkar yang mendorongnya untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum partai berlambang beringin itu.

Ia menuturkan, banyak kader yang mendatanginya dan menceritakan berbagai masalah di dalam tubuh Golkar.

Luhut pun mengaku sedih dengan situasi Golkar yang elektabilitasnya tidak menunjukkan angka yang baik.

Baca juga: Luhut Mau Jadi Ketum Golkar, tapi Enggan Berkelahi dengan Airlangga Hartarto

"Survei KOMPAS tadi disampaikan oleh Rosi, dan LSI, dan big data kami memang menunjukkan semua itu tidak membaik,” ujar Luhut.

Untuk itu, Luhut mengingatkan Airlangga agar tidak ngotot menjadi calon presiden atau wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Menurut dia, alih-alih menjadi partai yang seakan “menjual diri” ke sana kemari demi mendapatkan jatah calon wakil presiden, Golkar lebih tepat mengamankan kursi di parlemen.

“Kita harus bisa bikin, at least mempertahankan 85 suara (kursi DPR) sekarang, kalau bisa di atas 100,” ujar Luhut.

Ia menegaskan, Golkar tidak perlu menginginkan semua posisi dalam pemilu, tetapi hasilnya malah tidak mendapatkan apa-apa.

"Korbannya siapa? Partainya. Jadi jangan ambisi kita sendiri juga merusak diri kita sendiri," tuturnya

Baca juga: Luhut Bersedia Jadi Ketua Umum Golkar jika Dapat Banyak Dukungan

Luhut pun menyebut, dirinya tak mampu membendung keinginan para kader yang menyuarakan digelarnya munaslub untuk mencopot Airlangga dari kursi ketua umum Golkar.

“Asal dilakukan dengan damai, dilakukan dengan niat baik, kenapa tidak? Tapi jangan dilakukan dengan rusuh, itu enggak ada gunanya. Itu akan buat Golkar runtuh,” ucap Luhut.

“Lakukan dengan baik kalau memang itu kesepakatan mereka bersama. Tapi saya enggak campuri itu,” lanjutnya.

Kendati demikian, Luhut membantah dirinya menjadi dalang di balik gerakan sebagian kader Golkar yang mendorong penyelenggaraan munsalub untuk menggulingkan Airlangga.

“Enggaklah, untuk apa sih kepentingan saya di situ? Saya mau apalagi sih? Kalau saya jadi Ketua Umum Golkar apa saya mau calon presiden, calon wakil presiden? Pasti tidak. Mau jadi menteri? Pasti tidak,” ucap dia.

Agung bantah wacana Munaslub

Sementara itu, Agung Laksono membantah adanya wacana menggelar munaslub untuk melengserkan Airlangga yang awalnya didengungkan oleh anggota Dewan Pakar Ridwan Hisjam.

Agung pun curiga isu mjnaslub Partai Golkar sengaja diembuskan oleh pihak-pihak yang ingin mengganggu soliditas partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Ini ada penumpang liar yang tujuannya mengganggu soliditas Partai Golkar dengan menghembuskan isu Munaslub dengan mengaitkan rekomendasi dari Dewan Pakar, padahal Dewan Pakar tidak ada sama sekali merekomendasikan Munaslub. Saya minta isu Munaslub ini untuk dihentikan," kata Agung, Kamis (13/7/2023).

Baca juga: Agung Laksono Minta Isu Munaslub Pencopotan Airlangga dari Ketum Golkar Dihentikan

Menurut Agung, yang mesti dilakukan saat ini oleh DPP Partai Golkar adalah mengintensifkan mesin partai untuk bergerak menyapa rakyat.

“Lebih cepat lebih baik, kita serahkan urusan ini kepada Pak Airlangga Hartarto, sambil kita intensifkan program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia, demi memenangkan Pilpres dan Pileg 2024,” kata Agung.

Di sisi lain, ia menilai Airlangga mesti diiberikan waktu untuk menentukan pasangan calon wakil presiden, termasuk dengan mitra koalisi.

Mantan ketua DPR ini pun berpandangan, tidak ada yang salah dari kinerja Airlangga sebagai ketua umum karena sudah sibuk melakukan lobi-lobi politik untuk menghadapi Pilpres 2024.

Ia juga tetap mendorong Airlangga maju sebagai calon presiden meski elektabilitasnya tidak moncer. Menurut dia, survei harus menjadi pegangan, tetapi jangan hanya mengandalkan survei hari ini karena dinamika politik bergerak cepat dan dapat berubah dalam hitungan bulan, minggu, hari, bahkan jam.

Agung mencontohkan, pada Pemilihan Presiden 2004 lalu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak sepopuler kandidat lainnya tapi akhirnya keluar sebagai pemenang.

"SBY tahun 2004 kan belum dikenal. Tapi akhirnya dia terpilih. Jadi itu dalam politik seringkali terjadi," kata Agung, Selasa (11/7/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com