Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Calon Perwira Remaja TNI-Polri Paham Geopolitik

Kompas.com - 21/07/2023, 15:28 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta para calon perwira remaja (capaja) TNI-Polri tahun 2023 mampu memahami perkembangan geopolitik yang terus berubah seiring perkembangan zaman.

Ma'ruf mengatakan, kemampuan itu harus dimiliki oleh capaja dalam menghadapi tensi geopolitik yang menjadi ancaman di masa depan.

"Demikian pula dengan meningkatnya tensi konflik geopolitik yang merupakan salah satu ancaman global ke depan. Oleh karena itu, calon perwira TNI-Polri harus mempunyai kapasitas untuk membaca konteks internasional yang terus berubah," kata Ma'ruf saat memberikan pembekalan kepada capaja di Balai Sudirman, Jakarta, Jumat (21/7/2023).

Baca juga: Wapres Harap Calon Perwira Remaja TNI/Polri Jadi Pemimpin Teladan

Ma'ruf menuturkan, ancaman global yang bersifat soft power juga perlu diwaspadai, seperti isu hak asasi manusia, isu ideologi dan ketimpangan global, perubahan iklim maupun kejahatan siber

Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengingatkan, salah satu tujuan bernegara bagi Indonesia adalah ikut serta menjaga perdamakan dunia.

"Untuk itu, Indonesia perlu terus memperkuat peran sentral sebagai motor perdamaian maupun kesejahteraan global dan kawasan," kata Ma'ruf.

Selain itu, ia berpesan kepada para capaja untuk menjadi ujung tombak menjaga keamanan dalam negeri, dengan menjaga komitmen, mengasah kecakapan diri, serta menjalankan tugas kepemimpinan di mana pun mereka ditempatkan.

"Tunjukkan integritas, loyalitas dan profesionalitas Saudara-saudara kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Tunjukkan pula kecerdasan, kesiapsiagaan dan ketangkasan untuk menghadapi tantangan masa depan," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Minta Kepala Daerah Sigap Jaga Stabilitas Jelang Pemilu-Pilkada 2024

Untuk diketahui, terdapat 833 orang capaja TNI-Polri yang telah menyelesaikan pendidikannya di akademi masing-masing dan akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (26/7/2023) pekan depan.

Para capaja terdiri dari 357 orang capaja TNI Angkatan Darat, 94 orang capaja TNI Angkatan Laut, 114 orang capaja TNI Angkatan Udara, dan 268 orang capaja Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com