Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Hendry Roris P Sianturi
Pengajar

Pengajar di Universitas Singaperbangsa Karawang, Lulusan Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia

Memitigasi Pudarnya Marwah Media Massa pada Tahun Politik

Kompas.com - 21/07/2023, 15:23 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Faktor lainnya adalah masyarakat jenuh dan gerah dengan berita-berita terkait persoalan ekonomi-hukum-politik yang tidak berujung dan tidak memiliki solusi.

Kondisi ini berkorelasi dengan Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia berjudul Survei Penetrasi dan Perilaku Internet 2023.

Adapun jumlah responden survei, yaitu sebanyak 8.510 responden yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Survei APJII membuat skoring 1 sampai 4. Hasil Survei APJII menunjukkan bahwa alasan utama masyarakat Indonesia menggunakan internet, karena ingin mengakses media sosial. Skornya 3,33.

Setelah itu, alasan masyarakat menggunakan internet karena ingin mengakses berita. Skornya 3,15.

Afiliasi parpol

Keterlibatan pemilik media massa secara terang-terangan terhadap politik turut andil menurunkan tingkat kepercayaan terhadap media massa. Masyarakat beranggapan bahwa banyak media massa yang sudah menjadi media partisan.

Berdasarkan data yang ada, beberapa grup media massa yang terafiliasi dengan partai politik dan kandidat di Pemilihan Presiden 2024 seperti, Media Grup dengan pemilik Surya Paloh, yang merupakan Ketua Umum Partai Nasdem.

Lalu ada Hary Tanoesoedibjo (HT), pemilik MNC Grup. HT menjabat Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Selanjutnya ada Aburizal Bakrie, pemilik Viva Grup. ARB adalah Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.

Beberapa pemilik media juga pernah menjabat di posisi politik seperti menteri. Misalnya, Dahlan Iskan dengan Grup Jawa Pos dan Chairul Tanjung dengan CT Corp yang menaungi, detik.com, CNN Indonesia, dan lain sebagainya.

Kemudian grup Mahaka, yang terasosiasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Grup ini memayungi media massa Republika dan beberapa siaran radio.

Ketidakpercayaan publik terhadap media massa semakin diperparah dengan tingginya polarisasi politik di Indonesia yang ikut meningkatkan persepsi negatif atas berita yang dihasilkan media massa.

Bahkan di beberapa instansi pemerintah pada suasana Pilpres 2019, ogah menonton siaran TV berita karena jenuh dengan konflik dan drama Pilres 2019.

Rendahnya tingkat kepercayaan terhadap media massa juga terlihat dari seringnya masyarakat mengkritik kualitas konten berita yang diproduksi jurnalis maupun media massa.

Survei Reuters Institute dan University Oxford 2023 mencatat, ada 45 persen masyarakat yang pernah mengkritik jurnalis atau media berita.

Survei tersebut juga menyimpulkan bahwa semakin tinggi kritik terhadap media massa, maka semakin tinggi pula tingkat ketidakpercayaan terhadap berita.

Sebaliknya semakin rendah kritik terhadap media massa, maka semakin rendah tingkat ketidakpercayaannya terhadap berita.

Jaga marwah Pers pada tahun politik

Pers adalah pilar keempat demokrasi. Tanpa pers atau media massa, demokrasi bisa timpang. Hanya saja dewasa ini, pilar tersebut sedang tidak baik-baik saja. Catnya mulai memudar dan dindingnya mulai retak-retak.

Selain harus menghadapi tantangan digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI), pers juga sedang berkutat pada isu keberlanjutan dan kondisi keuangan yang semakin berat.

Di samping itu, ada tantangan lain yang harus dihadapi media massa dalam waktu dekat, yaitu menjaga netralitas dan objektifitas pada tahun politik.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com