Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Sentil Kondisi Golkar: Partai Nomor Dua, Seperti Jual Diri ke Mana-mana

Kompas.com - 21/07/2023, 10:57 WIB
Syakirun Ni'am,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan memandang partainya seperti menjual diri ke banyak pihak.

Pernyataan itu Luhut sampaikan ketika dimintai menanggapi terkait posisi Golkar dalam percaturan politik menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024 oleh Pemimpin Redaksi Kompas TV, Rosianna Silalahi.

Mulanya, Rosi menyinggung keberadaan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari PAN, PPP, dan Golkar.

Baca juga: AHY Tuding Koalisi Anies Dijegal, Luhut: Kampungan Itu!

Namun, nasib koalisi itu tidak jelas karena PPP sudah bergabung dengan PDI-P dan mengusung Sandiaga Uno sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres).

Adapun PAN mengusung Erick Thohir dan tengah cawe-cawe ke PDI-P dan Partai Gerindra.

Di sisi lain, Golkar juga merupakan partai parlemen dengan suara terbanyak kedua pada Pemilu 2019.

"Bahkan ketika Golkar ingin ke PKB dijawab PKB, ya Golkar silakan bergabung tapi jadi timses (tim sukses). Golkar tersinggung enggak?" tanya Rosi kepada Luhut dalam talk show di YouTube Kompas TV, Kamis (20/7/2023).

Baca juga: Kritik Luhut dan Firli yang Persoalkan OTT, IM57+ Institute: OTT itu Pintu Masuk

"Makanya saya bilang itu, ya, kita enggak boleh, ini partai nomor dua loh. Kita ini jadi seperti jual diri ke mana-mana," jawab Luhut.

Luhut mengingatkan agar Partai Golkar menyatakan sikap dengan tegas dalam merapatkan ke koalisi tertentu.

Ia juga menekankan, Partai Golkar tak perlu ngotot mengusung Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres) ataupun wakil presiden (cawapres).

Menurutnya, jika kedua posisi itu tidak bisa didapatkan oleh Golkar dalam percaturan Pilpres 2024, partai berlambang beringin itu bisa menargetkan tujuan lain.

"Kan masih ada yang lain yang bisa dibenahi, perkuatlah di parlemen. As simple as that (sesederhana itu)," ujar Luhut.

Baca juga: Luhut Minta KPK Lacak Pelaku Ekspor Bijih Nikel Ilegal Seberat 5 Juta Ton ke China

Sebelumnya, Partai Golkar dikabarkan tengah diguncang perpecahan. Sejumlah elite partai mendorong digelarnya musyawarah nasional luar biasa (munaslub), mencopot Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum.

Sejumlah pihak di internal Golkar diketahui tetap ngotot mengusung Airlangga baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden meskipun elektabilitasnya rendah.

"Insya Allah kami optimis bahwa kami masih tetap, sampai hari ini, kami mencalonkan ketum kami Pak Airlangga Hartarto, baik sebagai capres maupun cawapres," ujar Ketua Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar MQ Iswara, Jumat (19/5/2023).

Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada 29-10 Mei 2023, Golkar menempati urutan keempat dengan elektabilitas 7,3 persen.

Baca juga: Mahfud Anggap Luhut Tak Salah, KPK Sebaiknya Tak Hanya Fokus pada OTT

Partai tua itu tertinggal jauh dari PDI-P yang meraup 23,3 persen suara, Gerindra 18,6 persen, dan Demokrat 8 persen.

Sementara, berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), Golkar duduk di urutan ke 4, ada di kelas menengah yang bersaing ketat dengan partai lainnya.

Survei yang digelar pada 1-8 Juli itu menyebut Golkar hanya meraup 6 persen suara, tertinggal dari PDI-P 23,7 persen, Gerindra 14,2 persen, PKS 6,2 persen.

Sementara, elektabilitas Airlangga juga suram. Berdasarkan survei LSI, dalam Top of Mind pilihan presiden, Airlangga tidak meraup suara atau 0,0 persen.

Adapun pada simulasi 19 nama calon presiden, elektabilitasnya hanya 0,5 persen.

Baca juga: Luhut: Penindakan KPK Turun karena Sistemnya Semakin Bagus, Tak Bisa Korupsi

Pun demikian ketika namanya diajukan dalam daftar 24 nama wakil presiden, ia hanya meraup 2,6 persen suara da 3,8 persen pada simulasi 12 nama.

Saat ini, terdapat sejumlah koalisi partai politik dalam menghadapi Pilpres.

PDI-P dengan PPP dan Perindo, misalnya, mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Mereka terikat dalam kerjasama politik.

Nasdem, PKS, dan Demokrat tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Mereka mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

Adapun PKB dan Gerindra bersatu dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres.

Selain ketiga poros itu, terdapat KIB yang terdiri dari Golkar, PAN, dan PPP namun nasibnya tidak jelas. PPP diketahui merapat ke PDI-P dan PAN cawe-cawe ke koalisi lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com