Salin Artikel

Luhut Sentil Kondisi Golkar: Partai Nomor Dua, Seperti Jual Diri ke Mana-mana

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan memandang partainya seperti menjual diri ke banyak pihak.

Pernyataan itu Luhut sampaikan ketika dimintai menanggapi terkait posisi Golkar dalam percaturan politik menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024 oleh Pemimpin Redaksi Kompas TV, Rosianna Silalahi.

Mulanya, Rosi menyinggung keberadaan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari PAN, PPP, dan Golkar.

Namun, nasib koalisi itu tidak jelas karena PPP sudah bergabung dengan PDI-P dan mengusung Sandiaga Uno sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres).

Adapun PAN mengusung Erick Thohir dan tengah cawe-cawe ke PDI-P dan Partai Gerindra.

Di sisi lain, Golkar juga merupakan partai parlemen dengan suara terbanyak kedua pada Pemilu 2019.

"Bahkan ketika Golkar ingin ke PKB dijawab PKB, ya Golkar silakan bergabung tapi jadi timses (tim sukses). Golkar tersinggung enggak?" tanya Rosi kepada Luhut dalam talk show di YouTube Kompas TV, Kamis (20/7/2023).

"Makanya saya bilang itu, ya, kita enggak boleh, ini partai nomor dua loh. Kita ini jadi seperti jual diri ke mana-mana," jawab Luhut.

Luhut mengingatkan agar Partai Golkar menyatakan sikap dengan tegas dalam merapatkan ke koalisi tertentu.

Ia juga menekankan, Partai Golkar tak perlu ngotot mengusung Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres) ataupun wakil presiden (cawapres).

Menurutnya, jika kedua posisi itu tidak bisa didapatkan oleh Golkar dalam percaturan Pilpres 2024, partai berlambang beringin itu bisa menargetkan tujuan lain.

"Kan masih ada yang lain yang bisa dibenahi, perkuatlah di parlemen. As simple as that (sesederhana itu)," ujar Luhut.

Sebelumnya, Partai Golkar dikabarkan tengah diguncang perpecahan. Sejumlah elite partai mendorong digelarnya musyawarah nasional luar biasa (munaslub), mencopot Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum.

Sejumlah pihak di internal Golkar diketahui tetap ngotot mengusung Airlangga baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden meskipun elektabilitasnya rendah.

"Insya Allah kami optimis bahwa kami masih tetap, sampai hari ini, kami mencalonkan ketum kami Pak Airlangga Hartarto, baik sebagai capres maupun cawapres," ujar Ketua Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar MQ Iswara, Jumat (19/5/2023).

Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada 29-10 Mei 2023, Golkar menempati urutan keempat dengan elektabilitas 7,3 persen.

Partai tua itu tertinggal jauh dari PDI-P yang meraup 23,3 persen suara, Gerindra 18,6 persen, dan Demokrat 8 persen.

Sementara, berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), Golkar duduk di urutan ke 4, ada di kelas menengah yang bersaing ketat dengan partai lainnya.

Survei yang digelar pada 1-8 Juli itu menyebut Golkar hanya meraup 6 persen suara, tertinggal dari PDI-P 23,7 persen, Gerindra 14,2 persen, PKS 6,2 persen.

Sementara, elektabilitas Airlangga juga suram. Berdasarkan survei LSI, dalam Top of Mind pilihan presiden, Airlangga tidak meraup suara atau 0,0 persen.

Adapun pada simulasi 19 nama calon presiden, elektabilitasnya hanya 0,5 persen.

Pun demikian ketika namanya diajukan dalam daftar 24 nama wakil presiden, ia hanya meraup 2,6 persen suara da 3,8 persen pada simulasi 12 nama.

Saat ini, terdapat sejumlah koalisi partai politik dalam menghadapi Pilpres.

PDI-P dengan PPP dan Perindo, misalnya, mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Mereka terikat dalam kerjasama politik.

Nasdem, PKS, dan Demokrat tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Mereka mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

Adapun PKB dan Gerindra bersatu dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres.

Selain ketiga poros itu, terdapat KIB yang terdiri dari Golkar, PAN, dan PPP namun nasibnya tidak jelas. PPP diketahui merapat ke PDI-P dan PAN cawe-cawe ke koalisi lain.

https://nasional.kompas.com/read/2023/07/21/10573261/luhut-sentil-kondisi-golkar-partai-nomor-dua-seperti-jual-diri-ke-mana-mana

Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke