Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Sebut Prabowo dan Budiman Tak Bahas soal Perpindahan Partai

Kompas.com - 20/07/2023, 18:21 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan tak ada pembahasan soal perpindahan partai antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan politikus PDI-P Budiman Sudjatmiko.

Hal itu disampaikannya setelah bertemu dengan sejumlah kader Partai Demokrat di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Kamis (20/7/2023).

“Sama sekali tidak dibicarakan dan tidak dibahas dan kami menghargai pilihan politik Pak Budiman. Beliau adalah seorang kader PDI Perjuangan,” ujar Muzani pada awak media.

Baca juga: Usai Temui Demokrat, Sekjen Gerindra: Prabowo Tambah Kuat kalau Demokrat Bergabung

Menurut dia, Budiman mengunjungi Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (18/7/2023) malam untuk bertukar pikiran soal pembangunan bangsa ke depan.

“Menurut Mas Budiman perlu sebuah ide besar, cita-cita besar, seperti Bung Karno ketika awal memproklamasikan Republik Indonesia,” ujar dia.

“Itu yang kira-kira disebutkan oleh Mas Budiman. Itulah yang menyebabkan Mas Budiman bertemu dengan Pak Prabowo untuk menyampaikan gagasan-gagasan itu,” kata Muzani.

Di sisi lain, Muzani menghormati langkah PDI-P yang berencana memanggil Budiman untuk mengklarifikasi alasan pertemuannya dengan Prabowo.

“Itu adalah ranah internal PDI Perjuangan,” ujar dia.

Adapun langkah Budiman menemui Prabowo ternyata tak diketahui oleh Ketua DPP PDI-P Puan Maharani.

Baca juga: Budiman Sudjatmiko Sebut Prabowo Tak Perlu Diganduli Masa Lalu, Kontras Buka Suara

Namun, Budiman menyatakan siap jika harus dipanggil oleh pihak DPP PDI-P guna menjelaskan hasil pertemuan dengan Prabowo.

Sementara itu, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menganggap langkah Budiman sama saja melawan kebijakan partai.

Sebab, Budiman mengunjungi Prabowo yang merupakan bakal calon presiden (bacapres) dari partai politik (parpol) lain.

Padahal, PDI-P telah memutuskan mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal RI-1 pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.


Komarudin mengatakan, Budiman bakal dipanggil secepatnya.

“Ya bulan Agustus, awal Agustus (dipanggil),” tutur Komarudin dihubungi awak media, Rabu (19/7/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com