Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dewan Pakar Partai Golkar Rekomendasikan Airlangga Buat Poros Baru Hadapi Pilpres 2024

Kompas.com - 18/07/2023, 21:01 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam merekomendasikan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Airlangga Hartarto, membuat poros baru untuk bisa maju menjadi bakal calon presiden (capres) di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini disampaikan Ridwan usai memberikan klarifikasi terkait musyawarah luar biasa (munaslub) kepada Dewan Etik Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, di Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Selasa (18/7/2023).

"Kalau rekomendasinya Dewan Pakar (Partai Golkar), (bikin) poros baru. Bagaimana caranya, ya banyak lah caranya," kata Ridwan, Selasa.

Menurutnya, arah koalisi Golkar belum jelas usai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memilih mendukung bakal capres dari PDI-P, Ganjar Pranowo.

Baca juga: Anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam Tegaskan Tak Punya Wacana Gulingkan Airlangga

Ridwan juga sempat menyinggung elektabilitas Golkar yang turun dari 14 persen menjadi enam persen.

Oleh karena itu, ia mengatakan, Airlangga harus berani mengambil sikap.

"Ya, harus berani. Jadi Ketum partai itu harus berani punya nyali. Kalau mau menang harus punya sikap sang penakluk seperti Al Fatih (yang) menaklukkan Konstantinopel waktu itu. Harus begitu," ujarnya.

Ridwan mengungkapkan, ia sudah berkali-kali memberi masukan kepada Airlangga terkait situasi politik di Tanah Air.

Pada tanggal 26 Juni lalu, ia mengaku sempat menyambangi kantor Airlangga untuk menjelaskan dan memberikan masukan lagi.

"Sebelum hari raya kemarin saya datang ke kantornya saya jelaskan lagi, 'Ini lho, begini kondisi situasi'. (Namun diminta) tunggu-tunggu sabar. Dipanggil kejaksaan kan sekarang, terlalu sabar, politik ndak boleh sabar, harus berani," kata Ridwan.

Baca juga: Usai Dipanggil Dewan Etik Partai Golkar, Ridwan Hisjam Sebut Munaslub Konstitusional

Lebih lanjut, Ridwan mengaku siap mendukung Airlangga untuk maju sebagai bakal capres.

"Saya mengatakan di dalam rapat dewan pakar kalau Airlangga maju, saya siap jadi panglima Airlangga. Saya bilang gitu, itu statement saya, tanyakan saja sama dewan pakar. Jadi sikap saya jelas enggak ada abu-abu," ujarnya.

Untuk diketahui, Golkar tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PPP dan Partai Amanat Nasional.

Namun, koalisi tersebut mulai goyah sejak PPP memutuskan membangung kerja sama politik dengan PDI-P untuk mendukung Ganjar Pranowo menjadi bakal capres 2024.

Sementara itu, Ridwan mendatangi Kantor DPP Partai Golkar untuk memberikan klarifikasi terkait dorongan munaslub dari sejumlah politisi Partai Golkar. Munaslub disebut-sebut akan mencopot Airlangga dari kursi Ketum Golkar.

Sebelumnya, Dewan Etik Partai Golkar telah lebih dulu memanggil Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi) Lawrence TP Siburian di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (17/7/2023).

Baca juga: Respons Airlangga soal Dewan Etik Panggil Politikus Senior Golkar karena Dorong Munaslub

Lawrence diketahui merupakan salah satu politikus senior Partai Golkar yang mendorong Munaslub.

Usai menjalani klarifikasi, Lawrence mengaku munaslub digaungkan karena rasa cintanya pada Golkar.

Diketahui, sejumlah politisi yang mengatasnamakan diri mereka eksponen pendiri Partai Golkar mendorong munaslub.

Eksponen dini diprakarasai oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Soksi Lawrence TP Siburian, Anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam, dan politikus senior Golkar Zainal Bintang.

Baca juga: Politikus Senior Golkar Pro Munaslub Bantah Ditunggangi Pihak yang Ngebet Nyapres

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com