Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usai Dipanggil Dewan Etik Partai Golkar, Ridwan Hisjam Sebut Munaslub Konstitusional

Kompas.com - 18/07/2023, 20:44 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam, mengungkapkan, musyawarah luar biasa (munaslub) Partai Golkar adalah hal yang konstitusional.

Hal ini disampaikan Ridwan usai memberikan klarifikasi terkait wacana munaslub untuk mencopot Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, kepada Dewan Etik Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, di Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Selasa (18/7/2023).

"Kalau munaslub, saya sudah jelas bahwa saya ini konstitusional. Dari pengurus biro dan saya selalu kontitusional. Apa yang saya omongkan semua saya pertanggungjawabkan karena semua itu kontitusi partai," kata Ridwan, Selasa.

Kendati begitu, ia mengaku tidak memiliki niat untuk mencopot Airlangga sebagai Ketum Partai.

Baca juga: Anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam Tegaskan Tak Punya Wacana Gulingkan Airlangga

Ridwan bahkan mengatakan, tetap akan mendukung Airlangga untuk maju sebagai bakal calon presiden (capres) tahun depan.

"Saya bilang gitu. Karena saya tetap yakin kalau Airlangga maju calon presiden, bahwa kita akan fight. Jadi, saya tidak ada mau menurunkan Airlangga. Kalau itu dilaksanakan keputusannya, sudah ada kan satu, dua, tiga, itu kan keputusannya dewan pakar, ya jalankan, jalan. Tidak perlu munaslub ya kan," ujarnya.

Namun, Ridwan mengatakan, apabila Airlangga tidak menjalankan keputusan munas tersebut, maka Golkar dinilai perlu mengambil langkah sesuai dengan konstitusi.

Kendati begitu, Dewan Pakar Partai Golkar tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan munaslub. Ridwan mengungkapkan, dewan pakar hanyalah kumpulan pakar atau orang yang berpengalaman di bidang organisasi partai.

"Dia (dewan pakar) tidak punya hak. Dia hanya memberikan masukan ke ketua umum, bukan kepada DPP. Oleh ketua umum, mau dipakai tidak dipakai, itu haknya ketua umum," katanya.

Baca juga: Politikus Senior Golkar Pro Munaslub Bantah Ditunggangi Pihak yang Ngebet Nyapres

Lebih lanjut, Ridwan meminta Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar harus berani berkoalisi dan maju menjadi bakal capres.

Menurut Ridwan, ada banyak langkah dan cara untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satunya, dengan membentuk poros baru.

"Kalau rekomendasinya dewan pakar (bentuk) poros baru. Bagaimana caranya? Ya banyak lah caranya. Dan saya salah satu yang mengatakan di dalam rapat dewan pakar kalau Airlangga maju saya siap jadi panglimanya Airlangga," ujar Ridwan.

Sebelumnya, Dewan Etik Partai Golkar telah lebih dulu memanggil Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi) Lawrence TP Siburian di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (17/7/2023).

Lawrence juga merupakan salah satu politikus senior Partai Golkar yang mendorong Munaslub.

Saat itu, Lawrence mengatakan, munaslub digaungkan karena rasa cinta terhadap Partai Golkar.

Baca juga: Respons Airlangga soal Dewan Etik Panggil Politikus Senior Golkar karena Dorong Munaslub

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com