Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Beri 3 Arahan untuk Tekan Kasus Tuberkulosis

Kompas.com - 18/07/2023, 16:32 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan tiga instruksi kepada jajarannya untuk menekan angka kasus tuberkulosis (TBC atau TB) di Indonesia yang diperkirakan mencapai 969.000 kasus setiap tahunnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, tiga instruksi tersebut. Pertama, katanya, yang diminta Jokowi adalah meningkatkan kemampuan mendeteksi penyakit tersebut.

"Yang nomor satu, saya mesti bekerja sama dengan Pak Mendagri (Tito Karnavian) dan Mendes (Abdul Halim Iskandar) untuk memastikan deteksi dari seluruh rakyat yang kemungkinan tuberkulosis," kata Budi dalam keterangan pers seusai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Baca juga: Menkes Sebut Akan Ada 2 Jalur Pendidikan Dokter Spesialis, lewat Universitas atau Kolegium

Budi menuturkan, dari estimasi 969.000 kasus TBC per tahun di Indonesia, baru sekitar 720.000 kasus terjadi pada akhir 2022.

Pendeteksian ini menjadi penting agar kasus TBC tidak tersebar. Sebab, TBC merupakan penyakit yang mudah menular.

"Kita harapkan sampai 2024 nanti 90 persen dari estimasi yang 969.000 bisa ketemu atau bisa terdeteksi," ujar Budi.

Arahan kedua, lanjutnya, Jokowi mengusulkan agar dilakukan pendirian lokasi karantina bagi penderita TBC. Hal itu bertujuan agar tidak ada kasus penularan penyakit tersebut selama masa masa pengobatan.

Sebab, Budi mengatakan, obat TBC baru bereaksi dan menghentikan penularan setelah dua bulan penuh.

"Selama dua bulan dia tidak menularkan ke keluarganya, dimasukin ke karantina khusus, saya disuruh kerja sama dengan Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono) di bawah koordinasi Menko PMK (Muhadjir Effendy) agar bisa tidak menular dan diberikan obat, dipastikan dua bulan dia minum obat terus," ujar Budi.

Baca juga: Menkes Siapkan Aturan soal Sanksi Skors bagi Dokter dan RS yang Mem-bully Junior

Ketiga, Jokowi menanyakan kepada Budi mengenai ketersediaan vaksin TBC. Budi pun menyampaikan, ada tiga jenis vaksin TBC yang berpotensi didatangkan ke Indonesia.

Namun demikian, dalam hal ini, Budi meminta Jokowi untuk menunjukkan dukungannya agar masyarakat mau mengikuti vaksinasi maupun mengonsumsi obat TBC.

Ia berkaca dari program vaksinasi Covid-19 yang sukses karena diberi contoh oleh Jokowi sebagai salah satu orang pertama yang disuntikan vaksin.

"Jadi saya bilang, kalau TBC itu minum obatnya susah kalau bisa ini dong, ya beliau enggak kena TBC, tapi bisa memberikan endorsement bahwa ayo yang sakit TBC jangan sampai lupa minum obat TBC dan minumnya sampai selesai," kata Budi.

Budi mengklaim, Jokowi menyambut baik permintaan itu dan siap untuk turun ke daerah demi mengedukasi publik akan pentingnya meminum obat TBC.

Budi menambahkan, TBC memang penyakit yang sudah lama ada, tetapi Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan jumlah kasus TBC terbesar di dunia.

Ia menuturkan, angka kematian akibat TBC di Indonesia setiap tahunnya berkisar di angka 200.000, lebih tinggi dari kematian akibat Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com