Usulan Penundaan Pilkada 2024: Bawaslu Beri Penjelasan, Pemerintah Sebut Hanya Curhat

"Kami percaya penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu bisa mengatur, mengelola, menyinkronisasikan, mengatur sumber daya yang ada untuk membuat dua tahapan itu bisa berjalan beriringan," kata Juri.

"Dan tanpa mengurangi kualitas pemilu dan pilkada bisa berjalan keduanya," ujarnya melanjutkan.

Mantan Ketua KPU RI tersebut juga menegaskan bahwa saat ini pemerintah melihat tahapan pemilu dan pilkada berjalan lancar sehingga pemerintah tetap mendukung penyelenggaraan pemilu.

Tanggapan parpol

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai usulan penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang disampaikan Bawaslu tidak tepat.

"Menurut saya menjadi tidak pas ya," kata Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani di Tribrata Ballroom, Jakarta, Jumat malam.

Arsul mengatakan, usulan penundaan Pilkada 2024 harus didasari dengan alasan yang kuat dan jelas. "Kalau sekarang kan sebab yang jelasnya enggak jelas gitu," tuturnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan jadwal pelaksanaan pilkada serentak sudah ditetapkan melalui undang-undang sehingga tak bisa ditunda lagi.

"Kalau kamtibmasnya baik-baik saja, semua tenang ya kenapa. Karena itu masih mungkin ya, diselenggarakan. Dulu waktu kita bahas itu semua kan sudah kita hitung," ucapnya.

Baca juga: Bawaslu Usul Bahas Opsi Tunda Pilkada 2024

Secara terpisah, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menyatakan mendukung Pilkada 2024 tetap berjalan sesuai jadwal.

Dia pun menampik soal adanya wacana penundaan pilkada serentak tahun depan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku belum mengikuti perkembangan soal wacana penundaan pilkada.

Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor menilai usulan penundaan pilkada bisa dievaluasi bersama antara KPU dan Bawaslu.

Apabila ingin ditunda maka harus dipersiapkan mekanisme penundaannya.

"Tentunya bisa dievaluasi bersama lah, kalau toh memang ingin ditunda ya mungkin disiapkan mekanismenya seperti apa penundaannya. Karena ini kan penetapan Undang-Undang, ya saya pikir teman-teman KPU dan Bawaslu duduk bersama untuk hal ini," kata Afriansyah.

"Ini memang harus dipelajari betul. Ya prinsipnya kami dari PBB menyerahkan semua kepada KPU dan Bawaslu duduk bersama untuk yang lebih baik ya," tambahnya.