JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitan mengenai kisruh di tubuh Partai Golkar menjadi artikel terpopuler di Kompas.com, Kamis (13/7/2023).
Selanjutnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut salah satu pendiri Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Imam Supriyanto salah meminum obat.
Lalu, respons PDI Perjuangan terhadap Partai Nasdem yang enggan keluar dari koalisi pemerintahan.
Berikut ulasan selengkapnya:
Partai Golkar tengah di ambang perpecahan menjelang Pemilu 2024.
Ini terjadi setelah sejumlah politisi senior Golkar mendorong dilaksanakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengganti Ketua Umum Airlangga Hartanto.
Sejumlah politisi itu mengatasnamakan diri mereka eksponen pendiri Golkar, diprakarsai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi) Lawrence TP Siburian, anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam, dan politikus senior Golkar Zainal Bintang.
Di sisi lain, isu perpecehan seolah menjadi kutukan tersendiri bagi partai beringin setiap menjelang pelaksanaan pemilu.
Setidaknya, isu perpecahan terjadi pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Berikut ulasan mengenai perpecahan di tubuh Golkar:
Baca selengkapnya: Kutukan Partai Golkar, di Ambang Perpecahan Tiap Jelang Pemilu
Moeldoko kembali membantah soal kabar dirinya menjadi "backing" atau pelindung dari Ponpes Al Zaytun.
Kali ini, Moeldoko membantah memberikan perlindungan hukum untuk ponpes yang dipimpin oleh Panji Gumilang itu.
Adapun informasi soal perlindungan hukum tersebut disampaikan oleh salah satu pendiri Al Zaytun, Imam Supriyanto.
"Ya saya katakan kemarin Pak Imam ini salah minum obat. Kalau enggak ya sudah mulai pikun. Jadi omongannya enggak bisa dipercaya," ujar Moeldoko di Bina Graha, Jakarta, Kamis (13/7/2023).
"Karena yang diomongkan itu tidak seperti apa yang sesungguhnya. Jadi jangan aneh-aneh lah itu," ujar dia.
Baca selengkapnya: Disebut Lindungi Al Zaytun, Moeldoko: Pak Imam Supriyanto Salah Minum Obat
Ketua DPP PDI-P Eriko Sotarduga mempersilakan Partai Nasdem yang tetap enggan keluar dari koalisi pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Hanya saja, PDI-P menekankan soal pentingnya pernyataan seiring dengan perbuatan dalam mendukung kelanjutan pemerintahan Presiden Jokowi.
"Kalau itu terserah masing-masing, kan ditentukan oleh sikap dan perbuatan," kata Eriko ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/7/2023).
Menurutnya, PDI-P tidak masalah jika Nasdem enggan keluar dari koalisi pemerintah.
Baca selengkapnya: Nasdem Enggan Keluar dari Koalisi Pemerintahan, PDI-P: Terserah, Kan Ditentukan Sikap dan Perbuatan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.