Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontras Desak Bobby Nasution Minta Maaf Karena Minta Polisi Tembak Mati Begal

Kompas.com - 12/07/2023, 21:14 WIB
Singgih Wiryono,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak agar Walikota Medan Bobby Nasution untuk meminta maaf atas pernyataannya yang meminta polisi menembak mati para pelaku kejahatan begal.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Badan Pekerja Kontras Tioria Pretty dalam keterangan tertulis, Rabu (12/7/2023) menanggapi pernyataan Bobby tersebut.

"Pertama, Walikota Medan untuk meminta maaf dan menarik pernyataannya," kata Pretty.

Baca juga: Dikritik karena Minta Polisi Tembak Mati Begal, Bobby: Tanya Masyarakat

Menurut Pretty, pernyataan Bobby merupakan wujud abai terhadap hak asasi manusia dan seolah-olah mendukung kepolisian untuk melakukan tindakan sewenang-wenang.

Padahal, kata Pretty aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, memiliki aturan ketat dalam penggunaan senjata api melalui Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1 Tahun 2009, yang diatur tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

"Perkap tersebut juga mengatur bahwa anggota Polri dalam pelaksanaan tugasnya harus mempertimbangkan penggunaan kekuatan dan tidak menjadikan penggunaan senjata api sebagai mekanisme utama," imbuh dia.

Pretty mengatakan, Bobby sebaga kepala daerah seharusnya menyadari ia merupakan pimpinan sipil yang wajib melindungi semua warga kota Medan.

Menurut Kontras, para begal juga merupakan warga negara yang memiliki hak untuk memperoleh proses hukum secara adil.

"Oleh Perkap Nomor 8 Tahun 2009 secara tegas diatur bahwa anggota Polri harus menjamin hak setiap orang untuk diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak," ucap Pretty.

Baca juga: Kontras dan LBH Kritik Bobby yang Minta Polisi Tembak Mati Begal: Serampangan dan Langgar HAM

Di sisi lain, Kontras juga mendesak agar Kapolres Medan memastikan anggota polisi di lapangan untuk melakukan tindakan sesuai dengan prosedur perundang-undangan dan standar HAM yang berlaku.

Diketahui, Walikota Medan Bobby Nasution berang dengan kejahatan begal yang kerap terjadi di wilayahnya.

Dia meminta aparat penegak hukum bertindak tegas. Kata menantu Presiden Joko Widodo ini, bila perlu para begal tersebut ditembak mati.

Baca juga: Dikritik karena Minta Polisi Tembak Mati Begal, Bobby Nasution: Kena Marah Ya Saya

"Saya harap pihak kepolisian lebih tegas untuk menindak para pelaku di lapangan, walaupun harus ditembak mati," ujar Bobby tulis Bobby di akun Instagram pribadinya, Jumat (7/7/2023)

Setelah instruksi Bobby tersebut, kemudian pada Minggu (9/7/2023) polisi menembak mati seorang begal di Kota Medan, karena berusahan melawan petugas. Bobby pun memberi apresiasi.

"Hal ini sangat kami apresiasi, karena begal dan pelaku kejahatan tidak punya tempat di Kota Medan karena sangat mengganggu ketenangan dan keamanan masyarakat," ujar Bobby Senin (10/7/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com