Muhaimin Minta Kemenag Turun ke Ponpes Al Zaytun untuk Lakukan Audit

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk turun ke Pondok Pesantren Al Zaytun dan mengaudit kegiatan belajar di sana.

"Satu yang harus dilakukan, pertama, Kemenag sebagai institusi yang memiliki kapasitas untuk melakikan audit. Audit, datangi, ini kayaknya Kemenag belum datang ya?" kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (8/7/2023).

Muhaimin mengatakan, Kemenag harus bertindak bila memang ada ajaran yang menyeleweng di pondok pesantren yang terletak di Indramayu itu.

"Kemenag harus mendatangi, mengaudit, mengevaluasi, apakah mebahayakan atau tidak. Kalau ada yang menyeleweng harus dibenahi, diluruskan," kata ketua umum PKB itu.

Baca juga: Awal Pendirian, Al Zaytun Diklaim Punya Kekayaan hingga 2 Ton Emas

Muhaimin juga meminta pimpinan Al Zaytun untuk tidak bertindak arogan.

Ia mengingatkan, semua pihak harus mau saling belajar dan memahami bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak.

"Jangan merasa paling benar. Ayo kita cari titik temu kebenaran, arogan gitu enggak baik, kiai enggak ada yang arogan," ujar Muhaimin.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, pemerintah akan membina Pondok Pesantren Al Zaytun, bukan membubarkannya.

Ma'ruf menuturkan, opsi ini diambil agar kegiatan belajar di Pondok Pesantren Al Zaytun tetap berjalan sesuai dengan akidah Islam.

"Mungkin beberapa alternatifnya itu tidak dibubarkan tapi dibangun, dibina dengan baik, sehingga pesantren itu bisa berjalan, bisa belajar, tapi sesuai dengan akidahnya yang sudah benar," kata Ma'ruf di kawasan SCBD, Jakarta, Rabu (5/7/2023).

Ma'ruf mengakui bahwa banyak desakan dari masyarakat untuk membubarkan Al Zaytun imbas adanya dugaan ajaran menyimpang di pondok pesantren itu.

Baca juga: Pendiri Al Zaytun Sebut Banyak Pejabat Kena Tipu Janji Elektoral dari Panji Gumilang

Namun, ia mengingatkan bahwa pemerintah juga harus mempertimbangkan santri-santi yang menimba ilmu di Al Zaytun.

"Ini perlu dibina supaya diluruskan. Akidahnya diluruskan, pemahamannya diluruskan, komitmen kebangsaannya diluruskan," kata Ma'ruf.