Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Awal Pendirian, Al Zaytun Diklaim Punya Kekayaan hingga 2 Ton Emas

Kompas.com - 07/07/2023, 04:56 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Pondok Pesantren Al Zaytun, Imam Supriyanto, mengeklaim bahwa pada awal pendiriannya, pondok pesantren tersebut sempat memiliki kekayaan hingga 2 ton emas.

Menurut dia, penghimpunan dana untuk Al Zaytun yang paling signifikan terjadi pada 1993. Imam bilang, penghimpunan dana dilakukan oleh para pengikut Negara Islam Indonesia (NII) KW 9 dengan prinsip "dana fisabilillah".

"Kalau sudah imam mengumumkan infaq fisabililah, itu apa yang dimiliki anggota, jiwa dan raga. Makanya semua orang punya warisan dijual, punya apa dijual," kata Imam dalam program Gaspol! Kompas.com, Kamis (6/7/2023).

"Pada waktu itu dana yang dikumpulkan, dikurskan dengan emas, itu sekitar 2 ton emas," lanjutnya.

Baca juga: Pendiri Al Zaytun Ungkap Cara Panji Gumilang Cari Uang: Mulai dari Buat Panti Asuhan hingga Sebar Peminta-minta

Selain itu, untuk keperluan operasional, Imam menyebut bahwa dana-dana tersebut dihimpun dengan cara-cara cepat dan mudah, bukan dari hasil usaha, peternakan, yang dianggap tidak seberapa.

"Sebetulnya itu programnya tipu-tipu. Mereka bikin panti asuhan, bikin yayasan yatim, bikin lembaga-lembaga sosial, itu anak-anak yatimnya itu anak-anak mereka sendiri," kata Imam.

Baca juga: GASPOL! Hari Ini: Pendiri Al Zaytun Bongkar Beking hingga Perputaran Uang dari Pengikut NII

"Tapi kepada Kemensos, distatuskan anak yatim, tidak ada bapak, terus dia minta-minta di minimarket. Orang mau masuk dikasih amplop kosong, nanti setelah keluar ada isinya," lanjutnya.

Ia menuding bahwa pihak-pihak yang terlibat ketika itu merupakan anak buah Panji Gumilang, sosok yang sekarang menjadi pimpinan Al Zaytun dan disebut merupakan imam Negara Islam Indonesia (NII).

Ia mengeklaim bahwa Panji merupakan pemegang estafet kepemimpinan keenam setelah Adah Jaelani.

"Tadinya, Panji Gumilang pemimpin wilayah 9 (KW-9), sekarang menjadi pemimpin nasional. Artinya Negara Islam itu sendiri membawahi wilayah 1, wilayah 3, terakhir wilayah 9," jelas Imam.

"Dia imam. Imam, ya, semacam presiden. Imam NII," lanjutnya.

Menurut dia, awalnya, program pendidikan khusus diperuntukkan untuk wilayah 9 yang dinaungi Panji.

Baca juga: Pendiri Al Zaytun Sebut Panji Gumilang Cari Dukungan ke Israel

Begitu Panji ditahbiskan sebagai imam pada 1996, maka program itu menjadi program nasional.

"Saya bisa cerita karena saya pelaku, dan menjadi salah satu menteri di kabinetnya Panji Gumilang. Nah itu latar belakang berdirinya Al Zaytun," ungkap Imam.

Imam menilai, Panji seharusnya berterus-terang soal latar belakang tersebut, bukan membantahnya kepada publik melalui awak media.

Baca juga: Imam Supriyanto Sebut Al Zaytun Punya Perangkat Intelijen, Bisa Lacak Sinyal HP dalam Waktu 5 Menit

"Apakah menurut Panji Gumilang halal, berbohong kepada kalian-kalian para media atau kepada para pejabat atau kepada polisi? Kalau saya, mengatakan apa adanya," akunya.

"Pak Panji ini termasuk orang yang berbohong, yang mengelak. Harusnya kalau dia memang bertobat, kalau dia ingin bersama-sama lagi, tidak ada masalah, menyatukan umat Islam khususnya, menyatukan bangsa ini, jujur saja, (mengakui) 'saya ini imam NII'," lanjut Imam.

Dengan latar belakang itu, Imam tak menampik ada benang merah antara Al Zaytun dengan NII. Pondok peserta tersebut memang dirancang untuk program kaderisasi melalui pendidikan formal.

"Sudah 27 tahun kurang lebih. Makanya, sudah kaya dia dari infak," ucap Imam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com