Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Hanif Sofyan
Wiraswasta

Pegiat literasi di walkingbook.org

Jika Bukan AHY Pendamping Anies di Pilpres 2024, Siapa Lagi?

Kompas.com - 07/07/2023, 11:04 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KETIKA Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah terlihat melunak dengan tidak mempermasalahkan siapapun tokoh yang bakal menjadi cawapres mendampingi Anies Baswedan di pilpres 2024, Partai Demokrat justru menunjukkan sikap berbeda yang tidak biasanya.

Apalagi masa Pilpres semakin dekat. Jika keputusan pasangan capres dan cawapres itu inkrah, maka selanjutnya tentu saja sinergisasi, konsolidasi kekuatan koalisi untuk memenangkan pertandingan. Maka butuh kepastian agar langkah berikutnya bisa dilakukan.

Gelagat berkurangnya kesabaran kubu Demokrat terlihat setelah ketidakpastian yang terus membayang soal siapa sosok yang bakal dipilih untuk menjadi cawapres mendampingi Anies sebagai capres dari Koalisi Perubahan yang digawangi oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat.

Sejak lama terlihat bahwa Demokrat punya target tinggi atas Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Belakangan, AHY terlihat melakukan langkah politik dengan berbagai pendekatan dengan tokoh-tokoh koalisi lain sebagai penjajakan.

Paling tidak setelah melihat peta kekuatan koalisi lain. Apalagi sejak Ganjar Pranowo resmi diusung PDIP, Demokrat harus membuat langkah politik alternatif kedua, dengan memasang AHY di posisi cawapres sebagai pilihan yang tak bisa ditawar.

Bahkan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ayah AHY, terlihat mulai gusar melihat perkembangan yang belum ada titik temunya.

Padahal jelas-jelas Demokrat dengan kekuatan suaranya punya posisi tawar dan juga ambisi memasang AHY di posisi penting, minimal cawapres pada Pilpres 2024.

Meskipun dalam beberapa kesempatan Demokrat selalu menyatakan bahwa persoalan penentuan cawapres pendamping Anies sudah diserahkan sepenuhnya kepada Anies, namun faktanya Demokrat seperti setengah hati dengan pernyataannya tersebut.

Bahkan semakin mendekati masa-masa penting dalam proses pilpres 2024, Demokrat mulai sedikit memaksa Nasdem dan PKS di Koalisi Perubahan untuk segera mengumumkan nama AHY menjadi wakil presiden mendampingi Anies Baswedan.

Manuver “Ancaman” SBY

Bahkan, SBY menggunakan manuver politik sebagai bentuk 'ancaman' kepada Nasdem dan PKS, dengan berusaha mendekati PDI-P dan cenderung menunjukkan sikap melunak terhadap partai yang selama ini menjadi rival politik bagi Demokrat.

Padahal sejak kekalahan kubu PDIP-Megawati dalam pilpres 2004, menjadi “trauma politik” bagi Mega yang terlihat sulit sekali move on atas kenyataan bahwa ia dikalahkan oleh orang dalam yang tak lain adalah menteri dalam kabinetnya sendiri ketika itu.

Bahkan strategi SBY saat masuk gelanggang politik dengan membawa bendera Demokrat, terlihat seperti sungkan, namun ternyata bergerak masif, hingga akhirnya menjadi penentu kemenangan pilpres 2004.


Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) bertemu dengan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani (kiri) di Hutan Kota Plataran, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (18/6/2023).Instragam @agusyudhoyono. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) bertemu dengan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani (kiri) di Hutan Kota Plataran, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (18/6/2023).
Soal manuvernya, SBY tak main-main kali ini. SBY memberi sinyal agar AHY membangun komunikasi dengan PDI-P sebagai langkah alternatif seandainya kerjasama mereka dengan Nasdem dan PKS gagal terwujud di pilpres 2024.

Apalagi nama AHY muncul dalam bursa calon wakil presiden yang dipertimbangkan sebagai calon versi PDIP untuk mendampingi capres Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDI-P.

Pengumumannya bahkan disampaikan secara resmi oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Selasa (6/6/2023).

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com