Kronologi Lumpur Lapindo

23 September 2009

Presiden SBY menerbitkan Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2008 tentang sumber dana APBN untuk memberikan ganti rugi kepada warga desa terdampak lumpur Lapindo.

Peraturan tersebut sempat digugat dan kemudian tetap dimenangkan dengan dalil sumber pendanaan di luar PAT menjadi tanggungan pemerintah. Sementara desa-desa yang berada di dalam PAT tetap menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas.

Juli 2015

Pemerintah meminjamkan dana sebesar Rp 773,38 miliar kepada Grup Bakrie selaku pemilik PT Lapindo Brantas. Dana ini dialokasikan untuk ganti rugi dan pembelian tanah milik warga terdampak.

2017

Dari 2006 sampai tahun 2017 tercatat bahwa Pemerintah telah menggelontorkan dana Rp 11,27 triliun untuk penanggulangan bencana lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur. Namun besaran tersebut masih belum bisa mengganti rugi semua warga terdampak.

Pihak PT Lapindo juga baru membayar utang ke pemerintah sebesar Rp 5 miliar padahal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya harus mengembalikan uang negara sebesar Rp 1,91 triliun.

Referensi: 

• Akbar, Ali Azhar. (2007). Konspirasi di balik lumpur Lapindo dari aktor hingga strategi kotor. Yogyakarta: Galang Press
• Keputusan Presiden (KEPPRES) nomor 13 tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Di Sidoarjo
• Pusat Data dan Analisa TEMPO. (2019). Lumpur Lapindo Tragedi Sampai Rehabilitasi Wilayah. Jakarta: Tempo Publishing