"Isu HAM Hanya Muncul 5 Tahun Sekali, Hanya untuk Menyerang Calon Tertentu"

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti bahwa isu HAM yang bergulir jelang pemungutan suara tak pernah konkret dan dibicarakan secara substantif.

Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi menyampaikan bahwa isu HAM jelang pemilu selama ini hanya digunakan untuk tujuan politik.

"Isu HAM itu hanya muncul 5 tahun sekali. Itu juga hanya untuk, katakanlah, menyerang calon tertentu, misalnya. Jadi, tidak substansial sama sekali," kata dia dalam gelar wicara virtual bertajuk "Pemilu yang Ramah HAM, Apa Syaratnya?" pada Rabu (4/7/2023).

Pramono menyinggung bahwa calon anggota legislatif (caleg) maupun calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres) kerapkali terjebak dalam jargon-jargon besar saja, seperti narasi persatuan dan kedaulatan, tanpa pernah menyentuh secara konkret isu HAM.

Baca juga: Mahfud Sebut 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Semakin Sulit Diadili

Padahal, ada pelbagai masalah HAM yang perlu dibereskan, mulai dari reforma agraria, nasib buruh, hingga isu pertambangan.

Komnas HAM disebut mendorong agar isu HAM bukan hanya menjadi isu 5 tahunan, melainkan dapat diperbincangkan secara substantif oleh para peserta pemilu, baik capres-cawapres maupun para caleg.

"Misalnya bagaimana mengimplementasikan dan menyusun kemudian mempromosikan isu-isu kesejahteraan, perumahan, lingkungan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain kepada konstituen," ungkap eks komisioner KPU RI itu.

Dari 3 politikus yang digembar-gemborkan bakal maju sebagai capres pada Pemilu 2024, sorotan terkait isu HAM banyak mengarah kepada bakal capres Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Baca juga: Mahfud Akui Pemerintah Sulit Buktikan Pelanggaran HAM, Bukannya Tidak Mau

Prabowo merupakan Komando Pasukan Khusus TNI AD yang membawahi Tim Mawar. Tim ini diduga mendalangi operasi penculikan dan penghilangan paksa puluhan aktivis pada kurun 1997-1998.

Isu HAM juga beberapa kali dialamatkan kepada bakal capres PDI-P, Ganjar Pranowo, yang dianggap memberi karpet merah untuk sejumlah korporasi melakukan eksploitasi dan penggusuran warga lokal dalam kasus Kendeng (2015) dan Wadas (2022).

Sementara itu, bakal capres Partai Nasdem, Anies Baswedan, juga punya catatan terkait Pilgub DKI Jakarta 2017 karena dianggap membiarkan isu berbau SARA dan intoleransi terhadap kelompok minoritas mengambil panggung dalam kontestasi elektoral Ibu Kota.