Pemerintah Terus Upayakan Negosiasi Ketika Nasib Pilot Susi Air di "Ujung Tanduk"

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah terus mengupayakan negosiasi dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) agar membebaskan pilot Susi Air, Philips Mark Methrtens, yang sudah hampir enam bulan disandera.

Nasib Methrtens, warga Selandia Baru, kini berada di ujung tanduk setelah batas waktu negosiasi yang diberikan KKB ke pemerintah telah terlewati pada Sabtu (1/7/2023).

"Kita akan terus berusaha bernegosiasi," kata Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (3/7/2023).

Baca juga: Soal Tebusan Rp 5 M untuk Pilot Susi Air, Pengamat: Bagian dari Negosiasi

Jokowi bahkan mengeklaim pemerintah sudah melakukan banyak upaya untuk membebaskan Methrtens.

"Sebetulnya banyak hal yang kita lakukan di sana, tetapi tidak bisa saya buka di sini," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menuturkan, pemerintah tidak akan gegabah dalam membebaskan Methrtens.

Pasalnya, pemerintah Selandia Baru meminta agar upaya pembebasan tersebut tidak menelan korban.

"Jadi kita juga kan melihat dinamika lapangannya. Kalau tentaranya nanti ngawur pembebasan korban kan repot juga. Harus dikalkulasi dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh ada tindakan yang gegabah," kata Moeldoko.

Baca juga: Komnas HAM Perwakilan Papua Sebut Pilot Susi Air Masih dalam Keadaan Hidup

Mantan panglima TNI ini menjelaskan, proses pembebasan ini menggunakan pendekatan secara lunak (soft approach) dan pendekatan secara keras (hard approach).

Pendekatan soft approach, kata Moeldoko, antara lain digunakan melalui jalur komunikasi politik.

"Masing-masing sudah tahu bagaimana melaksanakan perannya. Kepolisian melaksanakan peran seperti apa, TNI melaksanakan peran seperti apa, Kementerian Luar Negeri melaksanakan peran seperti apa," ujar Moeldoko.

Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Julius Widjojono pun menegaskan bahwa TNI masih mengedepankan soft approach dalam operasi pembebasan Methrtens.

Ia menyatakan, TNI tetap membuka pintu komunikasi dengan KKB. Namun, TNI menghindari permintaan KKB terkait senjata dan kemerdekaan Papua.

"Prinsip Panglima TNI membuka lebar-lebar komunikasi dengan KST (kelompok separatis teroris), yang dihindari hanya amunisi atau senjata dan minta merdeka, itu saja,” kata Julius.

Terancam Dieksekusi

Sebelumnya, KKB di bawah pimpinan Egianus Kogoya mengancam akan menembak Methrtens pada Sabtu (1/7/2023), setelah berakhirnya batas negosiasi yang mereka berikan.

Baca juga: Pembebasan Pilot Susi Air, Jokowi: Banyak Hal yang Kita Lakukan, tapi Tak Bisa Dibuka