JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, ada permintaan dari pemerintah Selandia Baru agar pembebasan pilot Susi Air dilakukan tanpa menimbulkan korban.
Oleh karenanya, pemerintah tidak akan melakukan hal yang gegabah dalam proses pembebasan tersebut.
"Sekali lagi, bahwa ada sebuah permintaan dari pemerintah New Zealand supaya dalam penyelesaiannya itu bisa berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan korban," ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (3/7/2023).
Baca juga: Lawatan Jokowi ke Australia dan Papua Nugini di Tengah Ancaman KKB Tembak Pilot Susi Air
"Jadi kita juga kan melihat dinamika lapangannya. Kalau tentaranya nanti ngawur pembebasan korban kan repot juga. Harus dikalkulasi dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh ada tindakan yang gegabah," tegasnya.
Adapun pilot Susi Air yang saat ini disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Philips Mark Methrtens merupakan warga Selandia Baru.
Moeldoko menjelaskan, dalam proses pembebasan ada pendekatan secara lunak (soft approach) dan pendekatan secara keras (hard approach).
Keduanya dilakukan oleh pihak-pihak terkait, yakni kepolisian, TNI dan Kementerian Luar Negeri.
"Masing-masing sudah tau bagaimana melaksanakan perannya. Kepolisian melaksanakan peran seperti apa, TNI melaksanakan peran seperti apa, Kementerian Luar Negeri melaksanakan peran seperti apa," ungkap Moeldoko.
"Soft approach berbagai jalur komunikasi politik dan seterusnya. Masing-masing punya peran," tambah mantan Panglima TNI itu.
Baca juga: Senjata Makan Tuan KKB jika Nekat Tembak Mati Pilot Susi Air
Sebelumnya, KKB di bawah pimpinan Egianus Kogoya menyandera Philips sejak 7 Februari 2023.
Baru-baru ini KKB mengancam akan menembak Philips Mark Methrtens setelah berakhirnya batas negosiasi yang mereka berikan.
Menanggapi ancaman KKB, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sebelumnya mengatakan, pemerintah masih mendahulukan negosiasi yang dilakukan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.
Menurut Yudo Margono, pemerintah tidak menginginkan proses penyelesaian ini menggunakan jalur kekerasan. “Ya kita tidak mau berhadap dengan tadi, kekerasan senjata karena nanti dampaknya pasti pada masyarakat, sehingga kita tempuh jalan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang untuk melaksanakan negosiasi,” kata Yudo Margono, belum lama ini.
Sementara itu pada Senin, Persiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan negosiasi dengan pihak KKB untuk membebaskan pilot Philips.
Baca juga: Pembebasan Pilot Susi Air, Jokowi: Banyak Hal yang Kita Lakukan, tapi Tak Bisa Dibuka
Hal ini disampaikan Jokowi merespons sudah berakhirnya waktu negosiasi yang diberikan pihak KKB dan ancaman akan dieksekusinya Philips.
"Kita akan terus berusaha bernegosiasi," kata Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Jokowi bahkan mengklaim pemerintah sudah melakukan banyak upaya untuk membebaskan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. "Sebetulnya banyak hal yang kita lakukan di sana, tetapi tidak bisa saya buka di sini," ujarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.