Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Perintahkan Jajarannya Dongkrak Konsumsi Rumah Tangga

Kompas.com - 03/07/2023, 10:54 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajaran pemerintah untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga demi menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia agar tetap positif.

Hal ini dsampaikan Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna terkait laporan semester I pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/7/2023).

"Pastikan pertumbuhan ekonomi tumbuh positif di semester kedua. Apa yang harus kita lakukan, dongkrak konsumsi rumah tangga," kata Jokowi, Senin.

Jokowi mengatakan, ada beberapa hal yang mesti dilakukan untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga, antara lain, menstabilkan harga kebutuhan pokok dan ketersediaan stok pangan.

Baca juga: Beri Bonus Rp 320,5 Miliar untuk Atlet ASEAN Para Games, Jokowi: Jangan Dibelikan Barang Mewah

Kemudian, menjaga inflasi di daerah, memastikan ketersediaan pupuk, serta menjaga stabiligas moneter dan sektor perbankan.

"Saya kira tahu semuanya apa yang harus dilakukan," ujar mantan Wali Kota Solo ini.

Jokowi juga berpesan agar realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 diprioritaskan untuk belanja barang dan modal pada produk dalam negeri.

Ia juga meminta agar semua program bantuan sosial disalurkan secara tepat waktu dan sasaran.

Baca juga: Adian Napitupulu: Saya Yakin Jokowi Dukung Ganjar

Mantan gubernur DKI Jakarta ini lantas menekankan agar program hilirisasi industri, proyek infrastruktur, dan ekonomi hijau harus tetap dikerjakan.

"Jangan kehilangan fokus di bidang ini, lihat dan kaji program yang dalam APBN belum berjalan apa penyebab dan bagaimana kelanjutannya," ujar Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi di atas 5 persen selama enam kuartal berturut-turut.

Ia mengatakan, Bank Dunia juga sudah menempatkan Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas (upper middle income country) pada Juli 2023.

"Ini proses pemulihan yang cepat setelah kita turun ke grup lower middle income countries di tahun 2020 karena pandemi. Meski demikian situasi yang kita hadapi di paruh kedua 2023 ini tidak mudah," kata Jokowi.

Baca juga: Pesan-pesan Jokowi ke Polri, Jangan Ada Patron-patronan, Tidak Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com