Salin Artikel

Jokowi Perintahkan Jajarannya Dongkrak Konsumsi Rumah Tangga

Hal ini dsampaikan Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna terkait laporan semester I pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/7/2023).

"Pastikan pertumbuhan ekonomi tumbuh positif di semester kedua. Apa yang harus kita lakukan, dongkrak konsumsi rumah tangga," kata Jokowi, Senin.

Jokowi mengatakan, ada beberapa hal yang mesti dilakukan untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga, antara lain, menstabilkan harga kebutuhan pokok dan ketersediaan stok pangan.

Kemudian, menjaga inflasi di daerah, memastikan ketersediaan pupuk, serta menjaga stabiligas moneter dan sektor perbankan.

"Saya kira tahu semuanya apa yang harus dilakukan," ujar mantan Wali Kota Solo ini.

Jokowi juga berpesan agar realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 diprioritaskan untuk belanja barang dan modal pada produk dalam negeri.

Ia juga meminta agar semua program bantuan sosial disalurkan secara tepat waktu dan sasaran.

Mantan gubernur DKI Jakarta ini lantas menekankan agar program hilirisasi industri, proyek infrastruktur, dan ekonomi hijau harus tetap dikerjakan.

"Jangan kehilangan fokus di bidang ini, lihat dan kaji program yang dalam APBN belum berjalan apa penyebab dan bagaimana kelanjutannya," ujar Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi di atas 5 persen selama enam kuartal berturut-turut.

Ia mengatakan, Bank Dunia juga sudah menempatkan Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas (upper middle income country) pada Juli 2023.

"Ini proses pemulihan yang cepat setelah kita turun ke grup lower middle income countries di tahun 2020 karena pandemi. Meski demikian situasi yang kita hadapi di paruh kedua 2023 ini tidak mudah," kata Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2023/07/03/10545701/jokowi-perintahkan-jajarannya-dongkrak-konsumsi-rumah-tangga

Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke