Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Bertemu Kemenag Bahas "Overcapacity" Tenda Jemaah Haji, Ini Hasilnya

Kompas.com - 30/06/2023, 16:21 WIB
Mikhael Gewati

Penulis

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Diah Pitaloka mengatakan, pihaknya telah mengklarifikasi terkait situasi tenda-tenda jemaah haji Indonesia yang overcapacity atau melebihi kapasitas kepada Kementerian Agama (Kemenag).

Menurut Diah Pitaloka, tenda yang melebihi kapasitas tersebut terjadi karena tambahan kuota haji sebanyak 8.000 orang yang diberikan Pemerintah Arab Saudi ke Indonesia tidak dibarengi dengan penambahan maktab (kantor untuk mengurus penyiapan layanan jemaah haji).

“Penambahan maktab itu artinya, ruang untuk jemaah tinggal di tenda-tenda. Karena sistem zonasi ditenda Mina itu sudah tetap, jadi tidak mungkin misalnya jemaah Pakistan itu berkurang tempatnya, kita ambil untuk tambahan kuota kita, itu tidak mungkin," kata Diah dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (30/6/2023).

"Dengan adanya penambahan kuota haji sebanyak 8.000 orang yang distribusinya itu masih mengacu pada kloter daerah masing-masing, dan tidak daerah yang mendapatkan tambahan tenda,” ujar Diah saat melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kemenag RI di Maktab Misi Haji Indonesia di Mina, Mekkah, Arab Saudi, Kamis (29/6/2023).

Baca juga: Anggota Komisi VIII DPR Dapati Tenda Jemaah Haji Indonesia di Mina Melebihi Kapasitas

Karena tidak ada penambahan jumlah tenda, kata Diah Pitaloka, tenda yang disediakan untuk jemaah haji Indonesia melebihi kapasitas. Akibatnya, banyak jemaah haji yang tidur di luar tenda.

“Nah, ini yang menjadi problem. Kita tentu berharap untuk ke depan karena jemaah haji Indonesia bayar masyair (biaya fasilitas haji). Mereka memperolah semua fasilitas ini selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna)," ujar Diah Pitaloka.

Selain tenda yang melebihi kapasitas, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat (Jabar) III ini menambahkan, fasilitas yang tersedia juga tidak sepenuhnya berfungsi dengan baik.

 

Hal itu terjadi karena fasilitas tersebut jarang digunakan selama pandemi Covid-19 yang berlangsung dua tahun. Akibatnya, ada tenda yang saluran airnya bocor. Beberapa tenda juga ada yang salurannya airnya kecil sehingga mengalami kekurangan air.

“Nah, ini yang menurut saya nanti semua fasilitas di Armuzna harus dibicarakan secara lebih detail dengan syarikah (kerja sama antara dua orang atau lebih) yang menangani persoalan masyair di Armuzna. Ini memang persoalan teknis, tetapi konsekuensinya bagi jemaah haji Indonesia tentu menjadi sangat besar," kata Diah Pitaloka.

Baca juga: Dapati Jemaah Lansia Pingsan Usai Lempar Jumrah, Timwas Haji DPR Sesalkan Tak Ada Kursi Roda dan Makanan

Tidak hanya itu, Diah juga meminta Kemenag melakukan komunikasi dan diplomasi secara detail terkait perjanjian hukum dengan pengelola masyair. Hasil komunikasi ini harus dituangkan dalam bentuk legal drafting sehingga mempunyai landasan hukum.

“Sehingga, apabila terjadi hal-hal seperti ini, kita bisa menuntut ganti rugi kepada pengelola maktab yang hari ini masih sangat lemah bagi kita untuk memperoleh penggantian. Namun, kita mengharapkan sebaiknya tidak ada penggantian, tetapi sesuai dengan perjanjian," kata dia.

"Makanya, nanti untuk tambahan kuota di depan, itu harus kita cermati apakah pemerintah (Arab) Saudi menambahkan kuota dengan fasilitas maktab atau tidak,” imbuh Diah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com