Salin Artikel

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Bertemu Kemenag Bahas "Overcapacity" Tenda Jemaah Haji, Ini Hasilnya

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Diah Pitaloka mengatakan, pihaknya telah mengklarifikasi terkait situasi tenda-tenda jemaah haji Indonesia yang overcapacity atau melebihi kapasitas kepada Kementerian Agama (Kemenag).

Menurut Diah Pitaloka, tenda yang melebihi kapasitas tersebut terjadi karena tambahan kuota haji sebanyak 8.000 orang yang diberikan Pemerintah Arab Saudi ke Indonesia tidak dibarengi dengan penambahan maktab (kantor untuk mengurus penyiapan layanan jemaah haji).

“Penambahan maktab itu artinya, ruang untuk jemaah tinggal di tenda-tenda. Karena sistem zonasi ditenda Mina itu sudah tetap, jadi tidak mungkin misalnya jemaah Pakistan itu berkurang tempatnya, kita ambil untuk tambahan kuota kita, itu tidak mungkin," kata Diah dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (30/6/2023).

"Dengan adanya penambahan kuota haji sebanyak 8.000 orang yang distribusinya itu masih mengacu pada kloter daerah masing-masing, dan tidak daerah yang mendapatkan tambahan tenda,” ujar Diah saat melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kemenag RI di Maktab Misi Haji Indonesia di Mina, Mekkah, Arab Saudi, Kamis (29/6/2023).

Karena tidak ada penambahan jumlah tenda, kata Diah Pitaloka, tenda yang disediakan untuk jemaah haji Indonesia melebihi kapasitas. Akibatnya, banyak jemaah haji yang tidur di luar tenda.

“Nah, ini yang menjadi problem. Kita tentu berharap untuk ke depan karena jemaah haji Indonesia bayar masyair (biaya fasilitas haji). Mereka memperolah semua fasilitas ini selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna)," ujar Diah Pitaloka.

Selain tenda yang melebihi kapasitas, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat (Jabar) III ini menambahkan, fasilitas yang tersedia juga tidak sepenuhnya berfungsi dengan baik.

Hal itu terjadi karena fasilitas tersebut jarang digunakan selama pandemi Covid-19 yang berlangsung dua tahun. Akibatnya, ada tenda yang saluran airnya bocor. Beberapa tenda juga ada yang salurannya airnya kecil sehingga mengalami kekurangan air.

“Nah, ini yang menurut saya nanti semua fasilitas di Armuzna harus dibicarakan secara lebih detail dengan syarikah (kerja sama antara dua orang atau lebih) yang menangani persoalan masyair di Armuzna. Ini memang persoalan teknis, tetapi konsekuensinya bagi jemaah haji Indonesia tentu menjadi sangat besar," kata Diah Pitaloka.

Tidak hanya itu, Diah juga meminta Kemenag melakukan komunikasi dan diplomasi secara detail terkait perjanjian hukum dengan pengelola masyair. Hasil komunikasi ini harus dituangkan dalam bentuk legal drafting sehingga mempunyai landasan hukum.

“Sehingga, apabila terjadi hal-hal seperti ini, kita bisa menuntut ganti rugi kepada pengelola maktab yang hari ini masih sangat lemah bagi kita untuk memperoleh penggantian. Namun, kita mengharapkan sebaiknya tidak ada penggantian, tetapi sesuai dengan perjanjian," kata dia.

"Makanya, nanti untuk tambahan kuota di depan, itu harus kita cermati apakah pemerintah (Arab) Saudi menambahkan kuota dengan fasilitas maktab atau tidak,” imbuh Diah.

https://nasional.kompas.com/read/2023/06/30/16212681/wakil-ketua-komisi-viii-dpr-bertemu-kemenag-bahas-overcapacity-tenda-jemaah

Terkini Lainnya

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Nasional
Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Nasional
Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Nasional
Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Nasional
Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Nasional
Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Nasional
Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Nasional
Siapa Cawagub yang Akan Dampingi Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024?

Siapa Cawagub yang Akan Dampingi Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024?

Nasional
Kementan Beli Rompi Anti Peluru untuk SYL ke Papua

Kementan Beli Rompi Anti Peluru untuk SYL ke Papua

Nasional
Polri Tolak Gelar Perkara Khusus bagi Pegi Setiawan

Polri Tolak Gelar Perkara Khusus bagi Pegi Setiawan

Nasional
Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Nasional
Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Nasional
Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Nasional
Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Nasional
SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke