Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi VIII DPR Bakal Panggil Kemenag untuk Evaluasi Total Penyelenggaraan Haji 2023

Kompas.com - 30/06/2023, 13:48 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengungkapkan bahwa pihaknya bakal memanggil Kementerian Agama (Kemenag) setelah musim ibadah haji 2023 selesai.

Pemanggilan itu sebagai buntut banyaknya kekurangan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023 yang turut disorot masyarakat.

"Setelah musim Haji ini selesai, kami akan mengundang pihak Kementerian Agama untuk melakukan evaluasi total atas manajemen haji tahun 2023 yang terkesan banyak kekurangan di sana sini," kata Ace kepada Kompas.com, Jumat (30/6/2023).

Namun, Ace tak memberikan detail tanggal pemanggilan tersebut.

Baca juga: Makanan Jemaah Haji Tak Terdistribusi Baik, Kemenag Protes Lagi ke Mashariq

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat ini memiliki beberapa catatan kekurangan penyelenggaraan ibadah haji 2023.

Pertama, menurutnya, pihak Mashariq tidak memenuhi komitmen pada beberapa komponen masyair selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

"Yang paling utama soal kapasitas tenda dan kamar mandi yang tidak sesuai dengan jumlah jemaah Haji Indonesia," ujar Ace.

"Kami banyak menemukan para jemaah yang tidak tertampung dalam tenda di Mina. Termasuk juga kapasitas kamar mandi yang jauh dari kebutuhan para jemaah Haji Indonesia," katanya lagi.

Ia mengatakan, manajemen penempatan jemaah saat kedatangan sangat amburadul dan tidak karuan. Hal ini dinilai dari ditemukan banyaknya jemaah yang berebut menggunakan tenda.

"Kedua, keterlambatan makanan selama di Mina bagi jamaah. Banyak jemaah yang belum mendapatkan konsumsi di saat mereka membutuhkan makanan di tengah suasana kecapekan dan letih. Manajemen distribusi makanan juga acak-acakan," ujar Ace.

Baca juga: Mobil Golf di Mina Dioperasikan, Bantu Jemaah Haji Kembali ke Maktab Usai Lempar Jumrah

Ketiga, kamar mandi di tenda Mina dan Arafah masih sangat terbatas dan jauh dari kapasitas jumlah jemaah. Hal ini mengakibatkan antrean panjang dalam penggunaan toilet.

Menurut Ace, seharusnya jumlah toilet lebih banyak untuk perempuan karena jumlah jemaah Haji Indonesia lebih banyak perempuan.

Di sisi lain, manajemen transportasi yang membawa jemaah bergerak selama Armuzna dinilai tidak terkelola dengan baik.

"Kasus bis taradudi yang membawa jemaah dari Muzdalifah ini salah satu kesalahan fatal dari manajemen pergerakan jemaah yang tidak disiapkan mitigasinya. Padahal, kami sudah ingatkan pada saat rapat persiapan Armuzna," kata Ace.

Kelima, menurutnya, beberapa fasilitas bagi jemaah lanjut usia (lansia) yang disarankan seperti kursi roda dan golf car tidak berfungsi optimal.

Baca juga: Komisi VIII Beri 5 Catatan Penyelenggaraan Haji: Mashariq Tak Penuhi Komitmen-Manajemen Transportasi Bermasalah

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com