Komisi VIII DPR Bakal Panggil Kemenag untuk Evaluasi Total Penyelenggaraan Haji 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengungkapkan bahwa pihaknya bakal memanggil Kementerian Agama (Kemenag) setelah musim ibadah haji 2023 selesai.

Pemanggilan itu sebagai buntut banyaknya kekurangan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023 yang turut disorot masyarakat.

"Setelah musim Haji ini selesai, kami akan mengundang pihak Kementerian Agama untuk melakukan evaluasi total atas manajemen haji tahun 2023 yang terkesan banyak kekurangan di sana sini," kata Ace kepada Kompas.com, Jumat (30/6/2023).

Namun, Ace tak memberikan detail tanggal pemanggilan tersebut.

Baca juga: Makanan Jemaah Haji Tak Terdistribusi Baik, Kemenag Protes Lagi ke Mashariq

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat ini memiliki beberapa catatan kekurangan penyelenggaraan ibadah haji 2023.

Pertama, menurutnya, pihak Mashariq tidak memenuhi komitmen pada beberapa komponen masyair selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

"Yang paling utama soal kapasitas tenda dan kamar mandi yang tidak sesuai dengan jumlah jemaah Haji Indonesia," ujar Ace.

"Kami banyak menemukan para jemaah yang tidak tertampung dalam tenda di Mina. Termasuk juga kapasitas kamar mandi yang jauh dari kebutuhan para jemaah Haji Indonesia," katanya lagi.

Ia mengatakan, manajemen penempatan jemaah saat kedatangan sangat amburadul dan tidak karuan. Hal ini dinilai dari ditemukan banyaknya jemaah yang berebut menggunakan tenda.

"Kedua, keterlambatan makanan selama di Mina bagi jamaah. Banyak jemaah yang belum mendapatkan konsumsi di saat mereka membutuhkan makanan di tengah suasana kecapekan dan letih. Manajemen distribusi makanan juga acak-acakan," ujar Ace.

Baca juga: Mobil Golf di Mina Dioperasikan, Bantu Jemaah Haji Kembali ke Maktab Usai Lempar Jumrah

Ketiga, kamar mandi di tenda Mina dan Arafah masih sangat terbatas dan jauh dari kapasitas jumlah jemaah. Hal ini mengakibatkan antrean panjang dalam penggunaan toilet.

Menurut Ace, seharusnya jumlah toilet lebih banyak untuk perempuan karena jumlah jemaah Haji Indonesia lebih banyak perempuan.

Di sisi lain, manajemen transportasi yang membawa jemaah bergerak selama Armuzna dinilai tidak terkelola dengan baik.

"Kasus bis taradudi yang membawa jemaah dari Muzdalifah ini salah satu kesalahan fatal dari manajemen pergerakan jemaah yang tidak disiapkan mitigasinya. Padahal, kami sudah ingatkan pada saat rapat persiapan Armuzna," kata Ace.

Kelima, menurutnya, beberapa fasilitas bagi jemaah lanjut usia (lansia) yang disarankan seperti kursi roda dan golf car tidak berfungsi optimal.

Baca juga: Komisi VIII Beri 5 Catatan Penyelenggaraan Haji: Mashariq Tak Penuhi Komitmen-Manajemen Transportasi Bermasalah

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief menyesalkan kelambanan perusahaan Mashariq dalam menyiapkan layanan jemaah haji Indonesia di Muzdalifah dan Mina.

Diketahui, proses pemberangkatan jemaah haji Indonesia dari Muzdalifah ke Mina sempat mengalami keterlambatan.

Kini, layanan konsumsi di Mina juga tidak terdistribusi dengan baik dan lancar. Potensi lainnya adalah ketersediaan kasur yang tidak sesuai jumlah jemaah.

"Kita sudah sampaikan protes keras ke Mashariq terkait persoalan yang terjadi di Muzdalifah. Kita juga meminta agar tidak ada persoalan dalam penyediaan layanan di Mina," ujar Hilman dilansir siaran pers Kemenag, Kamis (29/6/2023).

"Kita akan terus kawal ini, agar Mashariq bergerak lebih cepat dalam penyiapan layanan bagi jemaah haji," katanya lagi.

Baca juga: Anggota Komisi VII DPR Terima Keluhan Jemaah Haji di Muzdalifah