Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Mulai Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat secara Non-Yudisial Tanpa Lupakan Jalur Yudisial

Kompas.com - 28/06/2023, 13:02 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

PIDIE, KOMPAS.com - Pemerintah mulai menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu secara non-yudisial.

Kick off penanganan atau pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu itu digelar di Rumoh Geudong, Pidie, Aceh, pada Selasa (27/6/2023).

Ada 12 pelanggaran HAM berat masa lalu yang diakui pemerintah, antara lain Peristiwa 1965-1966; Penembakan Misterius (petrus) 1982-1985; Talangsari Lampung 1989; Rumoh Geudong dan Pos Sattis 1989; Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998; dan Kerusuhan Mei 1998.

Kemudian, peristiwa Trisakti dan Semanggi I-II 1998-1999; Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999; Simpang KKA 1999; Wasior Papua 2001-2002; Wamena 2003; dan Jambo Keupok 2003.

Baca juga: Jokowi Resmi Luncurkan Penyelesaian Non-Yudisial untuk 12 Peristiwa Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Para korban dari 12 peristiwa tersebut mendapatkan pemulihan dari negara atau kompensasi seperti pengobatan gratis, pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS), beasiswa, dukungan dana wirausaha hingga Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) bagi eksil.

Data sementara terdapat 99 korban yang mendapat kompensasi dari tiga peristiwa pelanggaran HAM berat di Aceh. Jumlah itu akan terus bertambah dan digabung dengan jumlah korban dari peristiwa pelanggan HAM berat lain.

Lantas, mengapa hanya 12 kasus pelanggaran HAM berat yang diakui?

Sementara empat kasus lain, yakni kasus Tanjung Priok 1984; Timor Timur 1999; Abepura 2000; dan Paniai 2014, tidak masuk.

Deputi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Sugeng Purnomo mengatakan, empat kasus pelanggaran HAM berat itu tidak termasuk karena sudah diputuskan di pengadilan.

"Kalau mengacu pada putusan pengadilan tidak bisa dilakukan pemulihan. Maka pemerintah melakukan terobosan yaitu dengan non-yudisial," ujar Sugeng saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta pada 23 Juni 2023.

Sementara itu, Aceh sengaja dipilih sebagai tempat kick off karena kontribusi penting dan bersejarah rakyat dari provinsi tersebut untuk kemerdekaan Republik Indonesia, penghormatan terhadap peristiwa Tsunami 2004, dan perdamaian yang berlangsung di Aceh.

Baca juga: Soal Kasus HAM Berat, Jokowi: Saya Kira Normal, Negara-negara Lain Juga Punya Sejarah

2 eksil korban 1965 ditawari jadi WNI

Dua eksil korban tragedi 1965-1996, Sudaryanto Yanto Priyono (81) dan Jaroni Soejomartono (81), ikut datang dalam acara kick off di Rumoh Geudong.

Yanto dan Jaroni merupakan eksil yang tak bisa kembali menetap di Tanah Air. Paspor mereka dicabut. Kini, Yanto merupakan warga negara Rusia. Sedangkan Jaroni warga negara Ceko.

Keduanya pun turut diundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) naik ke atas panggung saat Jokowi memberikan sambutan.

"Pak Daryanto (Yanto), sama Pak Soejo (Jaroni) ingin jadi WNI lagi enggak?" tanya Jokowi.

Baca juga: 133 Korban Pelanggaran HAM Berat di Rumoh Geudong Telah Didata

Yanto kemudian menjawab bahwa keinginan menjadi WNI kembali itu telah direncanakan. Sebab, dia sudah memiliki keluarga di Rusia dan sudah punya tiga cucu.

"Sudah direncanakan, Pak. Soalnya saya bukan sendirian. Jadi sudah punya tiga cucu. Ada tiga cucu," jawab Yanto.

"Oh punya keluarga. Istri dari Rusia? Wah bawa ke Indonesia kan belum tentu mau kan ya?" tanya Jokowi lagi.

"Belum tentu tapi kalau diyakinkan, saya kira bisa," ucap Yanto.

Presiden Jokowi kemudian berganti bertanya kepada Jaroni.

"Kalau Pak Soejo (Jaroni) ingin kembali?" tanya Jokowi.

Baca juga: Saat Jokowi Tawari Eksil Korban Peristiwa 1965 untuk Kembali Jadi WNI...

Jaroni menyatakan bahwa ia belum memiliki rencana menjadi WNI lagi. Sebab, menurutnya, pengakuan Indonesia terhadap peristiwa 1965-1966 sebagai pelanggaran HAM berat masa lalu tidak pernah disangkanya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Polri Bakal Usut Pihak Bertanggung Jawab soal Gangguan Sistem PDN

Polri Bakal Usut Pihak Bertanggung Jawab soal Gangguan Sistem PDN

Nasional
[POPULER NASIONAL] Akses Judi 'Online' ke Filipina dan Kamboja Diputus | Sindikat Judi 'Online' Beroperasi dari Mekong Raya

[POPULER NASIONAL] Akses Judi "Online" ke Filipina dan Kamboja Diputus | Sindikat Judi "Online" Beroperasi dari Mekong Raya

Nasional
Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Nasional
Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Nasional
PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

Nasional
Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Nasional
Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Nasional
PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

Nasional
Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Nasional
VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

Nasional
La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

Nasional
La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Nasional
Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Nasional
Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com