Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Temui Delegasi Parlemen Jepang, Lodewijk Paulus: Hubungan Indonesia-Jepang Berlangsung Lama dan Konstruktif

Kompas.com - 27/06/2023, 13:38 WIB
A P Sari

Penulis

KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Lodewijk F Paulus bersama anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah menerima kunjungan delegasi Parlemen Jepang yang dipimpin oleh Head of Delegation Wada Yoshiaki.

Pertemuan kedua belah pihak tersebut membahas sejumlah hal, di antaranya peningkatan hubungan bilateral Indonesia-Jepang dan perkembangan situasi pertahanan dan keamanan (hankam) kawasan di kedua negara.

Kedua pihak sepakat untuk saling berbagi informasi serta meningkatkan kerja sama penanggulangan terorisme, bencana alam, dan kemaritiman dua negara.

Selain persoalan hankam, pembahasan juga mencakup nilai kebebasan, demokrasi, hak asasi manusia (HAM), supremasi hukum, serta komitmen terhadap pembangunan dan stabilitas kawasan Asia Pasifik. Ada pula pembahasan soal penguatan hubungan politik dan diplomasi lewat dialog reguler dan pertukaran pandangan.

Baca juga: DPR Terima Delegasi Parlemen Australia, Perkuat Hubungan Dua Negara dan Bahas Persoalan Myanmar

Selain itu, Indonesia dan Jepang berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama di bidang keamanan dan pertahanan.

"Hubungan antarparlemen Indonesia-Jepang sudah berlangsung lama dan bersifat konstruktif. Sejauh ini, parlemen kedua negara senantiasa memberikan dukungan dan penguatan bagi pemerintah kedua negara sebagai peningkatan kerja sama bilateral kedua negara," papar Lodewijk melalui keterangan persnya, Selasa (27/6/2023).

Hal tersebut disampaikan Lodewijk sesaat setelah bertemu dengan delegasi Parlemen Jepang di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa.

Lodewijk menuturkan, DPR memiliki Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia-Jepang. Melalui GKSB, DPR telah menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat hubungan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan dua negara.

Baca juga: Baleg DPR Usulkan Kepala Desa Dapat Tunjangan Purnatugas, Ekonom: Jangan sampai Bebani APBN

”Terlebih pada 2023 ini, Indonesia-Jepang memperingati 65 tahun hubungan bilateral kedua negara. Kesempatan ini dapat menjadi momentum strategis dalam memperkuat hubungan diplomatik kedua negara,” jelas politisi dari fraksi Golongan Karya (F-Golkar) tersebut.

Menurutnya, kehadiran parlemen kedua negara sangat diperlukan dalam urusan diplomatik. Sebab, parlemen tidak hanya bertindak sebagai pengawas dan pendukung kebijakan luar negeri saja, tetapi juga instrumen yang penting dalam memperkuat hubungan people to people, khususnya bagi generasi muda.

Oleh karenanya, Lodewijk mengapresiasi pertemuan baik dengan delegasi Parlemen Jepang. Ia berharap pertemuan ini bisa bermanfaat bagi kedua belah pihak.

"Rencananya Indonesia-Jepang akan bertukar pikiran terhadap beberapa hal yang berguna untuk meningkatkan kerja sama kedua negara dalam menghadapi tantangan masa depan," tuturnya.

Baca juga: Bukan Cuma DPR, 80-90 Persen Bacaleg DPRD Juga Tak Lolos Verifikasi Administrasi Pertama

Pada pertemuan itu, Lodewijk tidak lupa menyampaikan rasa suka citanya akan kedatangan Kaisar Jepang Naruhito dan Permaisuri Masako ke Indonesia.

Ia melanjutkan, sebagaimana diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kunjungan Kaisar Jepang Naruhito dan Permaisuri Masako di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (19/6/2023) lalu dapat memperkokoh fondasi persahabatan antara masyarakat Indonesia-Jepang.

"Fondasi yang kokoh sangat diperlukan bagi pengembangan kemitraan strategis kedua negara di situasi dunia saat ini,” ujar Lodewijk.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com