Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Timwas Haji DPR Temukan Sejumlah Keluhan Jemaah Haji

Kompas.com - 25/06/2023, 09:50 WIB
Yogarta Awawa Prabaning Arka,
Yohanes Enggar Harususilo

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Tim Pengawas (Timwas) Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menemukan sejumlah keluhan usai berdialog dengan para jemaah haji di Pemondokan Jemaah Haji, Hotel Misfalah, Mekkah, Sabtu (24/6/2023).

Anggota Komisi VIII DPR Abdul Wachid mengungkapkan, salah satu masalah tersebut terkait kekurangan obat flu, batuk, serta antibiotik. Ia meminta pihak Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperhatikan masalah ini.

Hal tersebut disampaikan Abdul saat memimpin Timwas Haji DPR meninjau katering dan pemondokan di Hotel Misfalah.

Baca juga: Timwas Haji DPR RI: Jumlah Bus Ramah bagi Jemaah Lansia dan Difabel Masih Minim

“Cuaca panas ekstrem yang melanda Mekkah menyebabkan banyak jemaah haji flu atau batuk," ujar Abdul dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (25/6/2023).

Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Jateng II itu menambahkan, Hotel Misfalah yang menjadi penginapan jemaah haji bisa sampai terisi enam orang. Menurutnya, hal ini sudah di luar kapasitas maksimal. Ia menyarankan agar setiap kamar maksimal dihuni empat orang.

“Tujuannya, supaya jemaah haji nyaman beristirahat. Kami akan menyampaikan temuan ini saat rapat kerja di DPR,” ujarnya.

Baca juga: Jelang Puncak Haji, Timwas Haji DPR RI Cek Kesiapan Petugas Kesehatan Haji Indonesia

Selain itu, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga mengungkapkan temuan yang membutuhkan penanganan tim khusus. Temuan itu terkait pengaturan waktu keberangkatan jemaah haji yang sakit ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

“Jemaah hati yang sakit harus dipandu lewat bus keberangkatan. Ini merupakan hasil peninjauan kami setelah menyusuri tiga titik. Nanti, kami akan membicarakan masalah ini dalam rapat kerja (raker) dengan Kemenaq," kata Abdul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com