Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pungli di Rutan KPK: Libatkan PPATK untuk Usut, DPR Bakal Panggil Firli Bahuri dkk

Kompas.com - 23/06/2023, 08:36 WIB
Syakirun Ni'am,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Uang hasil dugaan pungutan liar (Pungli) sebesar Rp 4 miliar di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK) diduga tidak langsung mengalir ke oknum pegawai lembaga antirasuah.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, kasus itu tengah diusut Kedeputian Penindakan dan Eksekusi. Pimpinan KPK pun telah menerbitkan surat perintah penyelidikan (Sprinlidik).

Menurut Ghufron, uang dugaan pungli di Rutan Kelas I Jakarta Timur cabang KPK itu disamarkan dengan menggunakan beberapa lapis transaksi.

Selain itu, para pegawai yang diduga terlibat dirotasi agar bisa fokus menjalani penegakan hukum, etik, dan disiplin.

“Sekilas saja bahwa dugaannya itu memang tidak langsung kepada rekening pegawai-pegawai yang diduga tersebut, memang diduga menggunakan layer-layer,” ujar Ghufron kepada wartawan, Kamis (22/6/2023).

Baca juga: Buntut Dugaan Pungli di Rutan, KPK Rotasi Sejumlah Pegawai

Pernyataan Ghufron ini sejalan dengan penjelasan anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Albertina Ho.

Kasus pidana ini pertama kali ditemukan Dewas KPK saat menggelar pemeriksaan dugaan pelanggaran etik yang menyeret nama Firli Bahuri.

Menurut Albertina, temuan pungli di rutan KPK menggunakan transaksi tunai dan rekening pihak ketiga.

“Semua itu menggunakan rekening pihak ketiga dan sebagainya,” ujar Albertina Ho pada 19 Juni 2023.

Karena terdapat transaksi perbankan, KPK melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Baca juga: Soal Temuan Pungli di Rutan, KPK: Selundupkan Duit dan Alat Komunikasi Butuh Duit

KPK memang bekerja sama dengan PPATK ketika mengusut dugaan korupsi.

“KPK juga ada bersinergi kerja sama dengan PPATK, karena ini kan tadi dugaannya ada melalui juga transaksi,” ujar Ali.

Terpisah, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengonfirmasi pihaknya dilibatkan dalam pengusutan dugaan pungli di rutan KPK.

Meski demikian, Ivan enggan menjelaskan lebih rinci mengenai kerja sama tersebut, seperti berapa jumlah rekening yang telah diblokir, dan sebagainya.

“Sudah di Dewas semua ya,” kata dia saat dihubungi Kompas.com.

Baca juga: KPK Libatkan PPATK Usut Dugaan Pungli di Rutan Sendiri

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com