Kapolri Ingatkan soal Potensi Politik Identitas hingga Kampanye Hitam pada Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan seluruh anak buahnya untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 yang aman dan damai.

Jajaran Polri, kata dia, harus menjadi cooling system atau pendingin ketika suasana politik terasa panas.

“Kita harus mengingatkan bahwa kali ini kita harus berpolitik dengan baik, walaupun pasti akan terjadi penggunaan politik identitas, black campaign (kampanye hitam), hoaks dan sebagainya dan itu yang tentunya harus kita jaga,” kata Listyo saat memberikan sambutan dalam upacara wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) di Jakarta, Rabu (21/6/2023).

Baca juga: Listyo Sigit: Saya Polisi, Jadi Kapolri, tapi Darah Saya TNI

Listyo bilang, dahulu, Indonesia tercatat sebagai negara dengan tingkat polarisasi paling rendah di Asia Tenggara. Namun demikian, keadaan berubah akibat transisi kepemimpinan belakangan ini.

Bahkan, pasca Pemilu 2019, polarisasi masih terasa di masyarakat. Di media sosial, istilah “cebong”, “kampret”, hingga “kadrun” terus digunakan untuk saling menyerang antarindividu yang berbeda pilihan politik.

“Mungkin di elite itu persoalan mudah, hari ini berantem, besok salaman, rangkul-rangkulan. Tapi di bawah tidak,” ujar Listyo.

“Dan yang tidak kita rasakan bahwa hal-hal seperti itu akhirnya mengorbankan nilai-nilai yang ada di masyarakat kita yang selama ini dikenal ramah, persaudaraan yang tinggi, sangat menghormati keberagaman, menjaga persatuan dan kesatuan, itu mulai luntur,” tuturnya.

Baca juga: Kapolri Listyo Sigit: Jangan Ragukan Soliditas TNI-Polri, Musuh TNI Juga Musuh Polri

Listyo memprediksi, tantangan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat akan meningkat pada Pemilu 2024.

Dari segi wilayah misalnya, pada pemilu kali ini, jumlah provinsi di Indonesia sudah bertambah banyak menjadi 38. Dengan demikian, wilayah yang harus diawasi juga lebih luas.

Dia mengingatkan bahwa akibat Pemilu 2019 lalu, sebanyak 5.175 petugas pemilu ad hoc sakit dan 894 meninggal dunia, termasuk di dalamnya anggota Polri. Ia tidak ingin hal ini terulang kembali.

Tahapan pemilu, lanjut Listyo, juga tak berhenti sampai pada pemungutan dan penghitungan suara saja. Setelah itu, Polri masih harus mengawal proses sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada Pemilu 2019, sengketa pemilu di MK berujung pada aksi kerusuhan di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Gedung MPR/DPR, dan sejumlah titik lainnya di Jakarta.

Listyo mewanti-wanti jajarannya untuk mengantisipasi situasi tersebut supaya tak terulang lagi.

“Terburuk kita akan mengalami hal yang sama, terburuk ya. Tapi dengan cooling system yang baik, pendekatan rekan-rekan yang baik, kita mengharapkan hal-hal seperti ini kita hindari,” katanya.

Baca juga: Soroti Ujian Praktik SIM Zig-zag dan Angka 8, Kapolri: Lulus Jadi Pemain Sirkus

Listo menambahkan, perbedaan pilihan politik merupakan hal wajar yang tak bisa dihindari. Atas perbedaan itu, Polri bertugas untuk menjaga situasi tetap aman sehingga tidak terjadi perpecahan.

“Oleh karena itu setiap saat pada saat kita bertemu dengan para calon-calon pemimpin nasional selalu kita ingatkan bahwa jangan korbankan rakyat,” tandas mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tersebut.

Adapun tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai sejak pertengahan tahun 2022. Namun demikian, hari pemungutan suara baru akan digelar pada 14 Februari tahun depan.

Pada waktu yang sama, seluruh daerah di Indonesia akan menyelenggarakan pemungutan suara untuk calon presiden dan wakil presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD) Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Dewan Pewakilan Daerah (DPD).