KPU Klaim Data Ganda Pemilih Pemilu Sudah Ditekan hingga Hampir 0 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeklaim telah menekan jumlah data ganda pemilih Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 hingga berada di bawah angka satu persen.

Komisioner KPU Betty Espilon Idroos menyatakan, jumlah data ganda dalam provinsi berdasarkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) kini tinggal 672 data atau 0,0003 persen.

"Dari 204 juta data, sudah kami tekan di DPSHP terakhir, ganda dalam provinsi sekarang per 2 hari yang lalu, tinggal 672. Bayangkan, pekerjaan rumah kami cuma tinggal 0,0003 persen," kata Betty di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (22/6/2023).

Baca juga: KPU Minta Pemda Beri Jaminan Sosial untuk Penyelenggara Pemilu

Betty melanjutkan, data ganda antarprovinsi kini tinggal 0,0005 persen atau sejumlah 1.034 data.

Ia menuturkan, awalnya terdapat sekitar 1,2 juta data ganda, misalnya terdapat orang yang memiliki lebih dari satu Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Jadi data kegandaan sudah ditekan sedemikian rupa dari 204 juta pemilih, tinggal ini PR-nya, Bapak Ibu bisa bandingkan dengan yang lalu-lalu," kata Betty.

Selain data ganda, Betty juga menyebutkan bahwa jumlah pemilih invalid sudah berhasil ditekan.

Pemilih yang dimaksud invalid adalah orang-orang yang masuk dalam daftar pemilih padahal mereka berusia di bawah 17 tahun serta berusia di atas 120 tahun tapi tidak dapat dibuktikan bahwa mereka masih hidup.

"Untuk invalid tanggal lahir, usia di bawah 17 tahun, tinggal 450, ini dua hari yang lalu. Saya minta untuk diperbaiki, tinggal 0,0002 persen," kata Betty.

Baca juga: KPU Petakan Akan Ada 1.810 TPS di Lokasi Khusus pada Pemilu 2024

"Invalid tanggal lahir di atas 120 tahun yang tidak ada bukti bahwa yang bersangkutan masih hidup, itu ada sekitar hanya 38 orang, 0,00002 persen," imbuh dia.

Betty menuturkan, idealnya jumlah data ganda dan pemilih invalid dapat ditekan hingga nol persen tetapi ia menganggap hal itu mustahil.

Sebab, menurut dia, pasti ada saja perubahan data kependudukan setelah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan hingga hari pencoblosan kelak.

"Enggak ada kesempurnaan terhadap data dan tiap hari masyarakat kita ada yang pindah setelah DPT ditetapkan, tiap hari masyarakat kita ada yang meninggal dunia setelah DPT ditetapkan," ujar Betty.