Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Jemaah Haji Keluhkan soal Pengaturan Kamar dan Katering, Komisi VIII DPR: Pelayanan Perlu Ditingkatkan

Kompas.com - 21/06/2023, 19:33 WIB
A P Sari

Penulis

KOMPAS.com - Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ashabul Kahfi meminta agar penginapan para jemaah haji Indonesia di Makkah diperbaiki. Kuota penempatan jemaah harusnya tiga orang per kamar.

"Tim Pengawas (Timwas) Pelaksanaan Ibadah Haji DPR menemukan ada kamar yang isinya untuk lima orang. Ini kan tentu akan membuat jemaah tidak nyaman, apalagi dengan hanya ada satu kamar mandi yang hanya di tiap kamar," tutur Kahfi melalui keterangan persnya, Rabu (21/6/2023).

Hal tersebut disampaikan Kahfi saat memimpin Timwas Haji DPR mengunjungi Gloria Hotel Al Fayroz Al Massi di Kota Madinah, Arab Saudi, Selasa (20/6/2023).

Meski demikian, dia melanjutkan, dia memahami kondisi yang terjadi saat ini karena hanya fasilitas penginapan itu yang tersedia.

Baca juga: Anggota DPR Sebut Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah Sangat Memprihatinkan

"Kami sudah mengecek semua fasilitas yang ada di hotel, termasuk mewawancarai para jemaah haji. Alhamdulillah hasil temuan kami untuk sementara ini pelayanan relatif secara umum cukup bagus," papar Kahfi.

"Tinggal mungkin ke depan ada beberapa pelayanan yang perlu ditingkatkan, seperti jumlah jemaah per kamar ada yang untuk tiga, empat, hingga lima orang yang disesuaikan dengan luas kamar yang tersedia. Harapan kami ke depan mungkin maksimal 3 orang saja sudah cukup," lanjutnya.

Politisi dari fraksi Partai Amanat Amanat Nasional (PAN) itu melanjutkan, Komisi VIII DPR menerima cukup banyak pengaduan dari jemaah haji. Meski demikian, pihak penyelenggara dengan cepat merespons berbagai pengaduan tersebut.

Kahfi mencontohkan, layanan katering di setiap kamar untuk makan pagi, siang, dan sore sudah cukup memuaskan. Sebelumnya, dia mendapatkan laporan bahwa layanan katering yang diberikan tidak memuaskan.

Baca juga: Tanggapi DPR, IDI: Mogok Kerja Ditunda, Masih Berharap Ada Jalan Keluar Lebih Kompromistis

"Tapi, setelah kita evaluasi dan kita kasih masukkan kepada Kementerian Agama (Kemenag) sudah ada perbaikan. Jadi, Alhamdulillah hasil tinjauan kami sore ini masih bagus," ungkapnya.

Sebagai informasi, kunjungan Timwas Haji DPR itu bertujuan untuk mengecek langsung fasilitas sarana dan prasarana penginapan yang didapatkan jemaah haji secara acak.

Selain itu, Komisi VIII juga menemui jemaah kloter embarkasi solo yang berjumlah 280 orang. Mereka adalah jemaah haji kloter terakhir yang mendapatkan kuota tambahan berjumlah kurang lebih 8.000 orang yang datang secara bergelombang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com