Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belanda Akui Indonesia Merdeka 1945, Demokrat: Pemerintah Harus Lebih Agresif...

Kompas.com - 21/06/2023, 18:47 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Demokrat Rizki Natakusumah mengatakan, pernyataan Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte yang mengakui sepenuhnya dan tanpa syarat bahwa Indonesia merdeka dari Belanda pada tanggal 17 Agustus 1945 menandakan saat ini bola berada di tangan pemerintah Indonesia.

Rizki mengungkapkan, inilah saatnya bagi Indonesia untuk melakukan tindak lanjut politik dengan Belanda.

"Peristiwa ini secara tersirat mengungkap dosa-dosa Belanda terhadap Indonesia karena agresi yang mereka lakukan di masa lampau jadi kehilangan alasan," ujar Rizki saat dimintai konfirmasi, Rabu (21/6/2023).

Menurut Rizki, Belanda berhutang secara moral dan materiil kepada bangsa Indonesia.

Baca juga: Belanda Akhirnya Akui Indonesia Merdeka 1945, Pakar: Ada Konsekuensi Hukum

Pasalnya, Indonesia banyak kehilangan pada saat serangan yang dilakukan pasukan kolonial di masa lalu.

"Dengan arti, pemerintah Indonesia kini harus lebih agresif melaksanakan hubungan bilateral dengan Belanda agar kepentingan nasional Indonesia bisa terus didapat dari Belanda," katanya.

"Pemerintah harus lebih intens dalam mendorong negara Belanda dan aktor-aktor swasta di sana untuk terus berbisnis yang menguntungkan untuk Indonesia," ujar Rizki lagi.

Sementara itu, Rizki mengatakan, keberadaan masyarakat Belanda yang menentang kolonialisme juga patut dirangkul oleh pemerintah Indonesia. Sehingga, upaya pemanfaatan hubungan bilateral dengan Belanda bisa terus ditingkatkan.

Baca juga: Pakar: Pengakuan Kemerdekaan RI oleh Belanda Punya 3 Makna Penting

Sebelumnya diberitakan, dalam debat parlemen pada tanggal 14 Juni mengenai penelitian sejarah peran Belanda dalam periode dekolonisasi Indonesia 1945-1949, PM Rutte secara harfiah menyatakan bahwa Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 secara penuh dan tanpa syarat.

Belanda sebelumnya hanya mengakui hari kemerdekaan Indonesia adalah 27 Desember 1949 sebagai hasil keputusan Konferensi Meja Bundar dan penyerahan kedaulatan dari Belanda ke RI.

Kemudian, pada tahun 2005, Belanda telah menerima secara politik dan moral bahwa Indonesia merdeka pada tahun 1945. Akan tetapi, pengakuan itu tidak pernah diberikan secara penuh.

"Kami melihat proklamasi sebagai fakta sejarah dan apa yang Anda lihat, tentu saja dalam beberapa tahun terakhir, kami hadir di berbagai perayaan. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah menjadi tamu Duta Besar Indonesia, diizinkan untuk ikut makan malam dan memberikan pidato. Dan Raja kami mengirimkan telegram ucapan selamat setiap tahun pada tanggal 17 Agustus," kata PM Rutte.

Baca juga: Liku-liku Belanda Akui 17 Agustus 1945 Hari Kemerdekaan Indonesia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com