Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Bocorkan Calon Wakapolri Pengganti Gatot Eddy: Fadil Imran sampai Ahmad Dofiri

Kompas.com - 21/06/2023, 12:58 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI-P Trimedya Pandjaitan mengaku telah mendengar nama-nama kandidat yang akan menggantikan Komjen Gatot Eddy Pramono sebagai Wakapolri. Gatot akan memasuki masa pensiun pada 28 Juni 2023.

Trimedya menyebutkan sejumlah nama, seperti Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, Irwasum Polri Komjen Ahmad Dofiri, dan Kalemdiklat Polri Komjen Purwadi Arianto.

"Ada Pak Purwadi, kemudian Pak Fadil, Pak Dofiri, juga nama-nama yang kita dengar Pak Kabareskrim, itu kita dengar," ujar Trimedya saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6/2023).

Trimedya menyadari bahwa pergantian Wakapolri merupakan kewenangan dari internal Polri.

Baca juga: Wakapolri Gatot Eddy Pramono Akan Pensiun Bulan Ini, Siapa Penggantinya?

Namun, dia menyebutkan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pasti akan berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menentukan siapa sosok yang akan menjadi orang nomor 2 di Polri.

"Karena kan itu jabatan yang sangat-sangat strategis," ucapnya.

Trimedya lantas memaparkan sejumlah kriteria untuk para kandidat Wakapolri pengganti Komjen Gatot.

Kriteria pertama, calon Wakapolri itu harus bisa bersinergi dengan Kapolri dalam membantu menuntaskan perilaku anggota Polri.

Baca juga: Isak Tangis Keluarga Warnai Pemakaman Istri Wakapolri di TPU Joglo

Dia menegaskan, Wakapolri harus bisa membantu Kapolri dalam menuntaskan reformasi kultural di Polri.

"Kita lihat satu lagi itu mantan kapolsek meras Rp 310 juta. Itu kan persoalan reformasi kultural di Polri ini masih jauh dari harapan ya. Padahal, anggaran yang dikucurkan kepada mereka, alutsista yang diberikan pada mereka, peralatan-peralatan termasuk kesejahteraan kan sudah luar biasa," tuturnya.

Kriteria kedua, kata Trimedya, Wakapolri harus diberikan otoritas seperti mengawasi penanganan perkara di Mabes Polri, polda, hingga ke level polres.

Menurut dia, Wakapolri selanjutnya perlu sering berkeliling ke daerah dalam mengawasi penegakan hukum dan bersikap tegas memberikan rekomendasi kepada Kapolri.

 

"Karena di kepemimpinan Pak Sigit ini tantangan Polri luar biasa beratnya menurut saya," ucap Trimedya.

Sementara itu, yang ketiga adalah bagaimana Wakapolri selanjutnya harus bisa menjaga netralitas Polri pada Pemilu 2024.

Apalagi, pelaksanaan Pemilu 2024 sudah tinggal sebentar lagi.

Halaman:


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com