Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Saidiman Ahmad
Peneliti Politik dan Kebijakan Publik

Peneliti Politik dan Kebijakan Publik Saiful Mujani Research and Consulting; Alumnus Crawford School of Public Policy, Australian National University.

Faktor Penentu Cawapres

Kompas.com - 20/06/2023, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SEJUMLAH partai sudah mengumumkan bakal calon presiden. Nama-nama yang muncul adalah tokoh yang selama ini memang terdeteksi paling populer dan mendapatkan elektabilitas tertinggi di publik. Mereka adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto.

Sejauh ini, Anies Baswedan sudah didukung tiga partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Demokrat.

Ganjar Pranowo sudah didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Gubernur Jawa Tengah ini juga didukung partai non-parlemen: Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Sementara Prabowo Subianto sudah didukung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Pascapengumuman calon presiden dari beberapa partai tersebut, pembicaraan lanjutannya adalah tentang bakal calon wakil presiden (Bacawapres).

Sampai saat ini, belum ada kata sepakat di antara anggota koalisi Pilpres mengenai nama pendamping bakal calon presiden mereka masing-masing.

Tulisan ini akan mengemukakan empat faktor yang kemungkinan besar akan menjadi pertimbangan dalam penentuan calon wakil presiden tersebut: elektabilitas tokoh, latar belakang sosiologis, kualitas personal, dan partai pendukung koalisi.

Elektabilitas

Pertama, faktor elektabilitas. Faktor ini sangat penting mengingat tiga tokoh Bacapres yang paling kompetitif sejauh ini tidak ada yang benar-benar dominan.

Kejar-kejaran suara masih terjadi. Posisi atas masih fluktuatif. Bahkan tidak ada di antara mereka yang mendapatkan dukungan di atas 50 persen jika ketiganya bertarung dalam satu pemilihan.

Karena itu, jika Pilpres diiukuti oleh tiga tokoh populer ini, Pilpres kemungkinan besar akan berlangsung dalam dua putaran.

Berdasarkan data pelbagai survei saat ini, pertarungan tidak hanya akan ketat di putaran pertama, tapi juga akan sangat kompetitif di putaran kedua.

Itu sebabnya, para elite partai, Bacapres, dan pihak-pihak terkait terlihat sangat hati-hati dalam menentukan tokoh pendamping.

Bacawapres potensial adalah mereka yang kira-kira bisa menambal suara. Aspek elektabilitas tokoh akan sangat dipertimbangkan.

Dalam pelbagai jajak pendapat publik, termasuk yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), sampai saat ini tidak ditemukan korelasi yang signifikan antara posisi Bacawapres dengan elektabilitas tokoh Bacapres.

Elektabilitas Bacapres lebih banyak ditentukan oleh dirinya sendiri, bukan calon pendampingnya.

Faktor Sosiologis

Karena itu, kemungkinan faktor elektabilitas ini akan diperluas pengertiannya, bukan hanya terkait elektabilitas langsung sang tokoh, tapi juga basis sosiologisnya. Ini faktor kedua.

Dalam literatur ilmu politik, pendekatan sosiologis dalam melihat perilaku pemilih sangat populer.

Dalam buku "The People’s Choice (1994)", Lazarsfeld, Berelson, dan Gauget menyimpulkan bahwa tindakan pemilih dimotivasi oleh predisposisi latennya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com