Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Saidiman Ahmad
Peneliti Politik dan Kebijakan Publik

Peneliti Politik dan Kebijakan Publik Saiful Mujani Research and Consulting; Alumnus Crawford School of Public Policy, Australian National University.

Faktor Penentu Cawapres

Kompas.com - 20/06/2023, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Predisposisi ini terkait dengan tiga aspek sosial: status kelas warga, identifikasi keagamaan atau rasial warga, dan wilayah di mana pemilih itu berada.

Seorang tokoh dengan tingkat elektabilitas tinggi, tapi memiliki basis pemilih yang sama dengan Bacapres mungkin tidak akan dianggap bisa menambal kekurangan suara.

Karena itu, tokoh lain yang populer tapi memiliki basis pemilih yang berbeda memiliki peluang yang lebih besar.

Pada Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), misalnya, nama Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, santer dibicarakan potensial mendampingi Prabowo Subianto.

Namun deklarasi Prabowo-Muhaimin belum terjadi. Belakangan muncul nama Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dianggap potensial untuk mendampingi Prabowo. Di tataran elite, komunikasi antara Gerindra dengan Golkar mulai terjadi.

Dari sisi elektabilitas, Muhaimin dan Airlangga tidak jauh berbeda. Perbedaannya adalah pada latar belakang atau basis massa kedua tokoh ini dan partainya.

Muhaimin dan PKB memiliki basis massa NU, terutama di Jawa Timur. Sementara Golkar lebih kuat di luar Jawa Timur dan Tengah.

Mereka kuat di Jawa Barat, beberapa wilayah di Sumatera, dan cukup dominan di Sulawesi. Basis massa Golkar dan Prabowo Subianto memiliki banyak irisan. Berpasangan dengan Airlangga dari sisi ini, tidak begitu menjanjikan.

Sebaliknya, jika menggandeng Muhaimin, ada potensi bagi Prabowo untuk memperluas pengaruh ke wilayah yang selama ini bukan basisnya.

Hal yang sama terjadi pada Ganjar Pranowo. Selama ini, PDIP terlihat memiliki tradisi menggandeng tokoh Nahdlatul Ulama, untuk menjadi pendamping tokoh yang mereka usung menjadi calon presiden.

Pada Pemilu 2004, Hasyim Muzadi, Ketua PBNU ketika itu, mendampingi Megawati Soekarnoputri.

Pada 2014, Jusuf Kalla, tokoh NU, mendampingi Jokowi Widodo. Pemilu 2019, giliran Ma'ruf Amin, Rois Aam PBNU, yang berpasangan dengan Joko Widodo.

Apakah dengan menggandeng tokoh NU, suara Ganjar bisa terdongkrak? Data penelitian empiris sejauh ini tidak mengkonfirmasi hal itu.

Bahkan dalam pengalaman Pilpres terdahulu, Megawati kalah dalam Pilpres walaupun didampingi oleh Ketua PBNU pada 2004.

Pada 2019, Jokowi juga kalah dengan selisih yang cukup signifikan daerah asal KH Ma'ruf Amin, Banten.

Baik survei opini publik maupun pengalaman Pemilu belum mengonfirmasi bahwa tokoh NU yang diusung PDIP mendampingi Capresnya memiliki efek yang signifikan menaikkan suara.

Dilihat dari pertimbangan basis massa, sebenarnya PDIP atau Ganjar kuat di wilayah sama yang menjadi basis Nahdliyyin, yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ganjar juga berasal dari Jawa Tengah.

Ada irisan yang cukup tebal antara pemilih Ganjar dan basis massa NU. Karena itu, jika aspek sosiologis dipertimbangan untuk Bacawapres, maka dibutuhkan kekuatan politik di luar basis Ganjar dan PDIP.

Karena itu, tokoh seperti Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Erick Thohir, dan Airlangga Hartarto menjadi penting dipertimbangkan.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com